PRAYA – Rombongan kunjungan kerja (Kunker) sejumlah kepala desa di Lombok Tengah menyangkal jika kegiatan kunker ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai perjalanan yang sia- sia. Namun kegiatan kunker ke daerah tersebut memiliki banyak agenda yang nantinya akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok dan Loteng khususnya.
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Jonggat yang ikut dalam rombongan kunker, Sahim membeberkan, jika kegiatan kunker telah mendapatkan berbagai kesepakatan yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. MoU tersebut ungkapnya berkaitan dengan perlakuan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok dan Lombok Tengah secara khusus di Batam. Pasalnya selama ini sebutnya banyak PMI asal Lombok Tengah yang terdampar dan kondisinya memprihatinkan di Batam akibat dari tidak adanya pertanggungjawaban agen yang membawa mereka.
“Kita ada kesepakatan yang nantinya akan di tindak lanjut dengan MoU, dimana di Batam ini banyak TKI yang terlantar, baik yang baru berangkat yang kemudian illegal di Batam, juga ada TKI yang dibawa dari luar negeri terlantar di sini,” terangnya.
Berdasarkan hasil diskusi rombongan Kunker dengan Pemkot Batam. Selama ini terangnya nasib PMI illegal yang ada di Batam sangat memprihatinkan dan tidak menentu. Hal ini selain banyaknya PMI yang berasal dari Lombok juga dipicu oleh tanggung jawab oknum agen terhadap para pekerja yang minim.
Dimana sebutnya, di Batam banyak PMI yang sebelumnya legal berangkat dari Lombok, namun ketika sampai di Batam mereka illegal dengan berbagai alasan dari agen. Akibatnya mereka terlantar dan tidak bisa mendapat hak mereka sebagai pekerja.
“Ini manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat kita nantinya, karena warga kita sekitar 25 persen nya bekerja sebagai TKI,” sebut Sahim.
Dalam kunjungan ini, pihaknya juga mendapat salah seorang PMI asal Desa Mertak Tombok dalam kondisi sakit. Sehingga pihaknya langsung melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah desa di Lombok Tengah.
Dalam kunjungan kerja ini, rombongan juga sebutnya bertemu Aliansi Sasak Lombok Indonesia (ASLI) yang selama ini telah konsen membantu para PMI di Batam untuk mendapat perawatan yang layak. “Selama ini untung ada ASLI yang membantu. Makanya kita akan tindak lanjuti dengan MoU agar TKI kita bisa aman di Batam,” yakinnya.
Selain masalah nasib PMI, dalam MoU tersebut nantinya juga sebutnya akan mencakup kerjasama ekonomi antara Pemkot Batam dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dimana rencana awal kerjasama tersebut berkaitan dengan suplai kebutuhan pokok dari Lombok Tengah ke Batam, yakni berupa hasil pertanian, mulai dari beras, sayuran, hasil kebun dan lainnya.
“Disini tidak ada lahan pertanian, kita rencananya juga akan melakukan suplay kebutuhan pokok, perti beras, pisang dan lainnya,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan, MoU yang rencananya nanti akan di konsep setelah pulang dari Kunker tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat baik bagi PMI dan juga bisa menyerap hasil pertanian yang ada di Lombok Tengah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menyinggung isu Kunker ke Luar negeri yang menjadi perhatian masyarakat, Sahim memastikan jika rombongan kunker tersebut tidak ada melakukan kunjungan ke Singapura. Dimana terangnya kunker ke luar negeri membutuhkan rekomendasi dari Kemendagri, sehingga tanpa adanya hal tersebut tidak ada perjalanan dinas ke Luar negeri.
“Saya jamin semua pulang. Tidak boleh ada pejabat ke luar negeri tanpa rekomendasi dari Kemendagri,” tandas Kades Nyerot ini. (ndi)