LOBAR—Persoalan kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) terus menjadi perhatian Pemkab Lobar. Sebab pada tahun ini jumlah penduduk miskin di Lobar naik dibandingkan tahun lalu, dari 99 ribu atau 13,39 persen di 2022 menjadi 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen di tahun 2023.
Penyebab bertambahnya kemiskinan itu karena dampak terjadinya inflasi yang terjadi selama 2023 ini. Baik itu karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga kelangkaan minya goreng. Padahal dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan Lobar justru membaik.
Kepala BPS Lobar, Ir Lalu Supratna menerangkan, dilihat tiga variabel, P0 (angka kemiskinan) yang bertambah 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen, dari sebelumnya (2022) 99.000 atau 13,39 sekitar 0,28 atau 3000 orang. Sedangkan P1 atau kedalaman Kemiskinan dan P2 atau kemiskinan ekstrem justru membaik.
“P1 kedalaman Kemiskinan, dan P2 keparahan kemiskinan (ekstrem) membaik. Cuman yang jadi persoalan P0 atau angka kemiskinan yang bertambah,” jelasnya, kemarin.
Dijelaskan pada P0 ini, disumbang oleh warga yang tadinya berada di atas garis kemiskinan atau hampir miskin. Begitu ada kebijakan baru dari pemerintah berimbas terhadap terjadinya kenaikan harga BBM, harga beras dan bahan pokok naik, sehingga terjadi inflasi.
“Dampaknya sedikit saja terjadi gejolak (inflasi), mereka yang tadinya di garis kemiskinan maka mereka jatuh miskin,” jelasnya.
Untuk mencegah itu, tentu perlu dikendalikan inflasi melalui program Pemda. Kemudian sentuhan untuk recovery ekonomi warga. Kemudian kemiskinan ekstem juga lebih baik, dari sisi pemerataannya. Bahkan Lobar mendapatkan penghargaan tambahan insentif dari pusat.
Sementara itu, Kabid Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan, Deny Arif Nugroho juga menyebut, jumlah penduduk miskin tahun ini 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen, naik 0,28 persen atau 3.000 lebih dari sebelumnya (2022) 99 ribu jiwa lebih atau 13,39 persen. Tapi kenaikan hampir di semua daerah.
Berdasarkan data tersebut, dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan atau P1 justru menurun dari 1,82 persen tahun 2022 menjadi 1,78 persen tahun 2023 atau terdapat penurunan 0,04 persen. Sedangkan untuk P2 atau indeks keparahan kemiskinan stagnan pada angka 0,40 persen. Kalau melihat angka penambahan warga miskin ini apakah dari kalangan warga di atas garis kemiskinan, di garis kemarin, P1 atau P2? Dari informasi BPS disebabkan oleh inflasi. Dari data yang diperoleh pihaknya, perbandingan inflasi Oktober tahun 2022 dan Oktober 2023 terdapat kenaikan 2,15. Dengan kenaikan jumlah penduduk miskin ini, pihak Pemda tahun 2024 tetap fokus pada penanganan kemiskinan. (win)