Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 20 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan serta memperoleh penjelasan dan solusi atas berbagai persoalan pelayanan hukum. Forum tersebut diikuti olehMenteri Hukum Republik Indonesia, jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Hukum, serta peserta dari berbagai wilayah. Kanwil Kemenkum NTB turut mengikuti kegiatan ini melalui Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.
Dalam forum tersebut, Menteri Hukum menyampaikan bahwa sejak episode pertama hingga episode ke-20, Kementerian Hukum telah menerima hampir 500 pengaduan masyarakat. Menurutnya, pengaduan tidak hanya disampaikan melalui forum PASTI ADA SOLUSI, tetapi juga melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial yang dimanfaatkannya untuk merespons langsung pertanyaan dan keluhan masyarakat. Menteri Hukum turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas komitmen dan upaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meningkatnya pengaduan yang disampaikan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai kanal pengaduan yang tersedia, menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum. Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, optimal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Hukum.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah proses migrasi layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dari AHU Online menuju PASTI AHU. Menteri Hukum meminta Ditjen AHU untuk menginformasikan proses migrasi tersebut secara luas kepada masyarakat, termasuk kemungkinan terjadinya gangguan sementara selama proses penonaktifan layanan lama dan pengaktifan layanan baru. Direktur Teknologi Informasi menjelaskan bahwa sejumlah layanan AHU telah dapat diakses selama 24 jam, di antaranya layanan penerjemah tersumpah, badan usaha, wasiat, apostille, dan Perseroan Perorangan. Secara keseluruhan, terdapat 15 layanan yang dapat diakses selama 24 jam, dengan target seluruh layanan AHU dapat diakses 1×24 jam mulai 9 November 2026.
Selain membahas migrasi layanan AHU, forum ini juga menampung beragam pengaduan dan pertanyaan masyarakat, mulai dari dugaan wanprestasi dalam pembangunan perumahan, permohonan pencabutan status Warga Negara Indonesia (WNI), permohonan penetapan dan penerbitan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari orang tua WNI, permohonan naturalisasi setelah meninggalnya istri atau sponsor, hingga permintaan rekomendasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait desain. Berbagai persoalan tersebut ditanggapi oleh unit eselon I terkait, antara lain Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Ditjen AHU, dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Kakanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran Kanwil Kemenkum NTB untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(red)
