MATARAM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memastikan akan mengawal percepatan perbaikan sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Gunungsari yang hingga kini belum mendapat persetujuan rehabilitasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut Hadrian, sekolah tersebut telah dua kali mengikuti pembahasan melalui rapat daring bersama kementerian. Namun hingga saat ini usulan rehabilitasinya belum juga disetujui.
“Insya Allah besok akan kami cek langsung. Informasinya SMA Negeri 1 Gunungsari sudah mengusulkan dan sudah dua kali mengikuti zoom, tetapi belum juga disetujui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya belum mengetahui apa kendalanya, apakah berkaitan dengan data Dapodik atau hal lainnya. Yang jelas, kami akan menelusurinya melalui kementerian,” ujar Hadrian saat mengunjungi kondisi sekolah SMA Negeri 1 Gunungsari kemarin.
Ia menegaskan, persoalan infrastruktur sekolah bukan hanya dialami SMA Negeri 1 Gunungsari. Sejumlah sekolah lain di NTB, seperti SMA Negeri 1 Lingsar dan SMA Negeri 7, juga menghadapi kondisi serupa sehingga membutuhkan perhatian serius.
“Kami berkomitmen membantu menuntaskan persoalan ini secepat mungkin. Tidak hanya SMA Gunungsari, masih banyak sekolah di NTB yang memerlukan rehabilitasi,” katanya.
Hadrian menilai kondisi tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, terutama pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah.
Menurutnya, banyak gedung sekolah di NTB yang telah berusia lebih dari 20 tahun tanpa pernah direhabilitasi secara menyeluruh. Bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) memang ada, namun belum mampu menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan.
“Sarana dan prasarana sekolah harus menjadi prioritas. Banyak sekolah kita sudah berusia lebih dari dua dekade dan belum pernah diperbaiki. Kalau pun ada bantuan DAK, penerimanya masih terbatas. Karena itu saya meminta pemerintah daerah lebih peduli dan lebih serius memperhatikan kebutuhan sekolah-sekolah kita,” tegasnya.
Sebagai mitra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di DPR RI, Hadrian memastikan pemerintah pusat tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekolah.
“Kami di pemerintah pusat berkomitmen memperbaiki fasilitas sekolah. Namun kami juga berharap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pendamping agar perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan anggaran untuk rehabilitasi sekolah masih tersedia pada tahun anggaran 2026 dan akan kembali dialokasikan pada 2027.
“Anggarannya masih ada untuk tahun 2026, dan tahun 2027 juga sudah kami siapkan. Tinggal kita kawal bersama agar sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bisa segera mendapatkan bantuan,” pungkasnya. (jho)