Gubernur Akan Sampaikan ke Presiden

F Demo 1

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA DEMO: Massa gabungan saat melakukan aksi demo di depan kantor gubernuran, Selasa kemarin.

MATARAM – Gelombang penolakan lahirnya  Undang-undang Omnibus law berlanjut di NTB. Namun aksi ini mendapat perhatian Gubernur Zulkifelimansyah. Penolakan awal muncul dari kalangan mahasiswa, buruh dan gabungan organisasi di NTB.

Selasa kemarin, massa kembali melakukan aksi penolakan UU Omnibus Law. Demo berlangsung di depan kantor gubernuran. Massa langsung diterima Gubernur Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, L Gita Ariyadi.

Gubernur mengatakan di lokasi, sesuai dengan arahan presiden, pihaknya akan mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membahas tentang Undang-undang Omnibus law ini dan akan segera laporkan ke pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden RI, Joko Widodo.

“Presiden meminta agar para gubernur menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, termasuk dari teman-teman ini. Oleh karena itu, dalam dua atau tiga hari ini kami akan mengumpulkan tokoh, LSM, organisasi buruh, serta akademisi,” kata gubernur.

Bang Zul mengatakan, hal ini dilakukan untuk mendiskusikan dengan detail tentang undang-undang omnibus law agar dapat dipahami secara mendalam, dirinya juga mengatakan bahwa tidak segan akan memberi masukan kepada pemerintah pusat jika ditemukan kesalahan dalam undang-undang tersebut.

“Kita diskusikan secara detail, kami kasih masukan jika ada yang kurang (dalam UU omnibus Law, Red) mudahan ini menghasilkan kebaikan bagi kita semua, kami minta tolong serahkan masukkannya kepada kami kita diskusikan dalam dua tiga hari dan kemudian kita sampaikan hasilnya kepada presiden,” katanya.

Gubernur juga mengatakan, sebelumnya juga pernah bertemu dan berdiskusi dengan Serikat Buruh, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang berlangsung di rumah dinas Kapolda NTB, Irjenpol M Iqbal.

“Itu juga salah satu berdiskusi dan mendengarkan pendapat mereka,” kata gubernur.

Oleh karena itu, Pemprov NTB tidak ingin gegabah mengambil keputusan sikap menolak atau menerima tanpa melakukan kajian terlebih dahulu.  “Jangan begitu dong (cepat ambil sikap menerima atau menolak). Kita harus memikirkan baik baik demi keselamatan Nusa Tenggara Barat,” tegasnya di depan massa aksi.(jho/*)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Usai Demo, Bantu Pemulung Pilah Sampah

Read Next

Dengan Pergub Bukti Kepedulian Pemerintah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *