PRAYA – Yayasan Pemerhati Pekerja Migran Indonesia (YP2MI) NTB menggelar silaturahmi sekaligus merayakan tahun kedua berdirinya yayasan. Acara yang mengangkat tema “Merajut Kebersamaan Meraih Kemenangan SPSK” ini digelar di salah satu warung di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Sabtu (28/10).
Ketua Yayasan, Muh Sarki mengungkapkan, peran dan fungsi lembaga Yayasan Pemerhati Pekerja Migran Indonesia ini sebagai alat perjuangan terkait persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Yang mana, perjuangan harus dilakukan dan didasari dengan kebersamaan dan persatuan.
Dia menerangkan, yayasan itu didirikan sebagai wadah dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi para PMI. Salah satunya soal skema pengiriman PMI yakni Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang dinilai merupakan praktik monopoli Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).
“Kan PT jelas izinnya baik soal SIUP TDP dan lainnya, jika dibandingkan APJATI yang gak punya izin jelas,” jelasnya.
Diungkapkan, yang menjadi kekuatan besar di internal yayasan itu adalah adanya para dewan pembina yang juga mantan petugas BP3MI, DPR RI dan DPD RI yang sempat pernah menjadi sponsor dan sempat di PT pengurusan PMI. Hal ini tentu membuat yayasan akan maksimal dalam mengawal persoalan PMI.
“Kita sudah memiliki anggota dan pengurus di masing-masing kabupaten/kota sejumlah 400 orang anggota dari sponsor. Kemudian dari PT pemberangkatan Timur Tengah sekitar 20-30 orang,” katanya.
“Saya urus TKI ini sejak tahun 90-an. Dulu gak ada aturan ngurus TKI ke Malaysia mau berizin dan tanpa izin gak ada masalah. Sekali ngirim hingga 400 orang. Yang penting mau berangkat bawa ke Jakarta,” tambah Dewan Pembina Yayasan, Muazzim Akbar.
Namun sekarang dengan banyaknya aturan, katanya, pihak pemerintah banyak terlibat. Baik dari kementerian, dinas hingga Polri. Namun demikian, prakteknya berbeda di lapangan.
“Mari kita bersama-sama, kalau saya di DPR-RI saya akan terus kawal soal P3MI ini. Mari kita rubah jangan saling jatuhkan, dan jelekkan. Kalaupun ada yang nakal, kalau habiskan uang orang miliaran maka itu saya tidak bela. Tapi kalau penepatan P3MI pembantu rumah tangga atau tanpa uang keberangkatan mari kita bela. Mari bergabung dalam satu wadah membentuk kekuatan bersama,” pungkas pria yang juga Caleg DPR RI Dapil NTB II itu.
Sementara Dewan Penasehat Yayasan, Evi Apita Maya membenarkan apa yang dikatakan dewan penasehat yayasan tersebut. Ia yang sebagai Anggota DPD RI Dapil NTB selama ini terus mengawasi dan mengawal terkait persoalan PMI.
“Tugas saya melakukan pengawasan. Saya banyak dilaporkan banyak masalah juga tapi saya tahu betul masalahnya saat baru pulang dari Malaysia. Maka stop saling merendahkan, menjelekkan. Mari kita bersama-sama memikirkan bagiamana daerah kita maju,” jelasnya.
Ia sendiri menaruh perhatian atau konsen terhadap persoalan PMI. Karena warga NTB banyak yang menjadi PMI. Dimana, PMI disebut menyumbang devisa senilai Rp 159,5 triliun.
“Dari semua DPD RI hanya saya yang berjuang. Maka mari kita perjuangkan Pak H. Muazzim berjuang untuk PMI ini. Karena DPR RI banyak gak faham soal penggiat PMI,” cetusnya. (tim)