PRAYA – Puluhan masyarakat dari Kecamatan Pujut mendatangi kantor Bupati Lombok Tengah. Kedatangan mereka untuk menuntuk perbaikan ruas jalan Pengembur-Mawun dan sekitarnya di Kecamatan Pujut.

Selain perbaikan ruas jalan, mereka juga menuntut pembangunan Puskesmas baru yang merupakan aspirasi telah lama namun sampai sekarang belum dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng).

Salah satu orator, Supardi Yusuf mengatakan, ia bersama masyarakatnya selama ini sangat menginginkan adanya perbaikan jalan yang merupakan akses masyarakat di wilayah Kecamatan Pujut khususnya Desa Pengembur dan Keramejati yang akan menghubungkan Desa Prabu yang lansung ke Pantai Mawun. Disamping sebagai akses masyarakat, juga sebagai jalan tengah (pintas, red) menuju wisata pantai.

Kemudian soal pembangunan Puskesmas di wilayah tersebut juga dirasa sangat perlu. Mengingat kondisi wilayah yang jauh dari jangkauan menuju Puskesmas Sengkol dan juga menuju Rumah Sakit Mandalika maupun ke Puskesmas Kute. Sehingga menurutnya patut menjadi perhatian Pemda.

“Jalan kami dari Pengembur menuju Mawun ini sangat luar biasa rusak parah dan terus saja dijanjikan akan diperbaiki terus menerus oleh pemerintah namun hingga saat ini belum ada perbaikan,” terangnya.

“Maka, kami meminta Pemda harus segera menyatakan mendukung aspirasi kami ini dan menjadikan ini persoalan serius dan segera di tuntaskan dengan bersama-sama menandatangani surat pernyataan mendukung keinginan masyarakat ini,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, Suardi menyatakan, dalam pembangunan Puskesmas perlu adanya pengecekan tanah dan pengecekan teknis lainnya. Dimana, lahan tersebut harus dicek baik sertifikatnya, kemudahan akses masyarakat, dan juga dapat mewakili areal akses.

“Luas lahan kebutuhan Puskesmas ini minimal 30 are, kemudian diusulkan puskesmas di wilayah yang juga jangan terlalu dekat dengan Puskesmas Kute, Rumah Sakit Internasional Mandalika, dan Puskesmas Sengkol. Mengingat kapasitas layanan itu untuk satu Puskesmas mencapai 30.000 masyarakat,” paparnya.

Kemudian kebutuhan anggaran untuk bangunan fisik saja dapat menelan Rp 7,5 miliar. Dan, anggaran itu belum termasuk Alat Kesehatan (Alkes), mebler, ambulan dan lainnya.

Sementara Sekda Loteng, Lalu Firman Wijaya menemui aksi massa, akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Mengingat besaran Silpa Loteng untuk tahun 2024 masih belum diketahui, karena masih dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Soal waktu kita pertimbangkan mengingat dewan belum diketahui akan melaksanakan pelantiakan, ini kalau tidak salah November 2024 akan dilakukan pelantiakan dewan periode baru, sehingga siapa yang akan membahas perubahan ini,” ucapnya.

“Maka kita upayakan dan perjuangkan, ada dua hal yang saya paraf tadi, seperti Puskesmas dan ruas jalan Pengembur- Mawun. Mengingat Puskesmas juga bukan kewenangan kita maka kita akan perjuangkan,” tambahnya.

Dia juga belum bisa memastikan untuk direalisasikan pada APBD Perubahan 2024. Namun, apabila angka Silpa besar maka bisa saja keduanya dapat dikerjakan.

“Untuk dua hal ini Kami memasukkan dalam RKPD tahun 2025 dan akan diperjuangkan di tahun 2024,” tandanya. (tim)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 202

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *