LOBAR—Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali menjadi sorotan tajam DPRD Lombok Barat (Lobar). Lantaran kondisi anggaran Belanja Daerah banyak yang tidak teresekusi jelang berakhirnya tahun anggaran daerah 2026.
Interupsi dilontarkan kalangan dewan saat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap nota keuangan APBD 2027, Selasa (17/11). Kalangan dewan mempertanyakan komitmen OPD yang sebelumnya sepakat segera mengeksekusi sejumlah anggaran daerah di luar anomali. Namun, buktinya justru tidak sesuai kesepakatan.
“Apa yang menjadi statement terkait kolaborasi eksekutif-legislatif, ini tidak jalan, Bu Wabup. Itu hanya bullshit, itu hanya omon-omon, dan tidak dalam realita,” kritik Ketua Fraksi PAN DPRD Lobar Munawir Haris saat melayangkan interupsi.
Politisi asal Kuripan itu bahkan mengibaratkan para OPD itu bak koin logam yang memiliki dua sisi, lain di depan lain di belakang. Setelah berbagai kesepakatan yang dibahas terkait anggaran yang bisa dieksekusi dan yang tidak bisa karena permasalahan anomali, justru OPD tidak menjalankan kesepakatan itu.
“Namun, yang terjadi ini, Bu Wabup, saya bingung. Ketika kesepakatan dengan Pak Sekda, dengan Kadis, dengan Kabid Bilahari. Nyata dan faktanya enggak jalan. Rata-rata Kadis ini kayak uang logam, lain di depan, lain di belakang. Siap di depan Bu Wabup, siap di depan Sekda, tapi faktanya nol,” imbuhnya.
Menurutnya, terdapat sekitar Rp80 miliar lebih anggaran APBD yang masuk kategori anomali berdasarkan hasil review KPK dan Inspektorat, serta sulit untuk dieksekusi. Namun, yang menjadi sorotan adalah anggaran Rp700 miliar pada APBD murni program prioritas OPD yang justru juga belum tereksekusi. Hal ini berdampak pada perencanaan APBD 2027 mendatang terkait sisa anggaran yang mencapai ratusan miliar tersebut.
Tidak hanya itu, Haris mengungkapkan, para pejabat ini justru saling lempar ketika ditanya pihak legislatif terkait eksekusi anggaran daerah. Sikap para OPD itu dinilainya sengaja untuk melemahkan Wabup. Sehingga, politisi PAN itu meminta Wabup dan Sekda untuk tegas mengevaluasi para OPD tersebut.
“Mohon maaf, jangan lemah, Bu Wabup, enggak boleh. Kita mendukung (Wabup). Enggak boleh lemah. Sekda ini, jangan miskin kekuasaan, Pak Sekda! Bapak ini birokrat dengan mahkota tertinggi, tidak usah lemah-lemah,” tegasnya.
Haris menegaskan jika instruksi persidangan ini tidak dijalankan OPD untuk segera mengeksekusi anggaran, pihaknya akan menggunakan hak pengawasan lembaga legislatif untuk selektif meloloskan usulan OPD pada APBD 2027.
Senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah. Politisi Labuapi-Kediri itu curiga OPD berupaya melemahkan kinerja Wabup dalam realisasi program lantaran sikap OPD tidak serius menindaklanjuti laporan masyarakat.
Syamsuriansyah mengatakan, dua hari setelah ada komitmen antara legislatif dan eksekutif untuk program prioritas, namun justru saat anggota DPRD mencoba menghubungi OPD menanyakan perkembangan program, justru jawaban yang diterima sama, yakni tidak tahu.
“Saya pernah menyampaikan, kalau kalian ini terlalu berlebihan, over anxiety, maka tidak akan banyak kepala OPD atau ASN di Lombok Barat ini yang sehat,” katanya.
Menurutnya, yang mengetahui persis kondisi masyarakat di lapangan adalah anggota DPRD yang melakukan reses. Namun, OPD justru ragu bergerak meski aturan sudah diikuti. Ia menilai hal itu karena ketakutan berlebihan terhadap kejadian masa lalu membuat banyak kepala OPD dan ASN tidak berani melakukan sesuatu meski mereka telah mengikuti aturan.
“Ketakutan yang berlebihan kepada kejadian masa lalu membuat kita menjadi sakit. Sepanjang kita mengikuti aturan, kenapa kita menjadi tidak berani melakukan sesuatu?” herannya.
Syamsuriansyah mengaku khawatir ada pihak di OPD yang sengaja membuat citra pimpinan daerah memburuk. Dampaknya, pimpinan itu dinilai tidak bekerja dan tidak disukai masyarakat.
”Saya khawatir kalau kepala OPD ini dia “makar”. Sengaja dia membunuh karakternya Bu Wabup, supaya Bu Wabup terlihat tidak bekerja,” ketusnya.
Ia menegaskan DPRD mendukung pimpinan daerah. Namun, ia mengingatkan agar pimpinan tidak asal mengambil kesimpulan jika tidak yakin dengan kinerja kepala OPD.
“Jangan asal bawa senang kalau tidak yakin dengan kepala OPD-nya bekerja,” pungkasnya.
Menanggapi kritik dewan itu, Wabup Lobar Hj. Nurul Adha menepis tudingan OPD yang disebut untuk melemahkan kinerjanya. Ummi Nurul masih menyakini OPD bekerja sama merealisasikan program pembangunan di Lobar.
Ia merespon baik setiap kritik dewan dan menganggap isu dugaan makar dari OPD itu hanya intermezzo di kalangan DPRD Lobar di tengah rapat paripurna pembahasan RAPBD 2027.
“Saya percaya, saya yakin kepala-kepala OPD—saya sudah empat bulan ini bersama-sama—mereka siap untuk bersama-sama dengan saya,” katanya.
Ummi Nurul mengaku memahami kondisi yang ada. Belum jalannya beberapa program itu dikarenakan mepetnya waktu tahun anggaran. Kondisi itu tak dipungkirinya merupakan dampak kejadian di masa lalu (kasus OTT) yang membuat sejumlah anggaran justru baru bisa tereksekusi di triwulan keempat.
“Karena saya memahami kondisi, tidak ada makar, tidak ada melemahkan,” tegasnya.
Selama empat bulan bekerja bersama para kepala OPD, ia menilai mereka siap untuk bersama-sama dengan dirinya. Kerja sama itu penting untuk merealisasikan program-program pembangunan di Lobar. Program pembangunan itu membutuhkan dukungan semua pihak. Meski demikian, Ummi Nurul tetap tegas akan mengevaluasi OPD sesuai kinerjanya. (Win)
