PRAYA – Semakin dekatnya gelaran MotoGP Mandalika 2023 masih menyisakan persoalan bagi para pengusaha transportasi lokal yang ada di wilayah tersebut. Pasalnya hingga saat ini pemerintah maupun pihak terkait belum melakukan tindakan maupun memberikan ruang kepada para pelaku jasa transportasi untuk terlibat mengangkut para penonton MotoGP yang akan digelar pada 13-15 Oktober.
Salah seorang pengusaha jasa transportasi lokal, H. L. Basir mempertanyakan kinerja lembaga pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten. Sebab menurutnya persoalan ini merupakan masalah lama dan rutin yang tidak kunjung ada penyelesaian dari pemerintah. Padahal pemerintah selalu berjanji untuk melibatkan masyarakat lokal secara maksimal.
“Apa sih kerja pemerintah pusat melalui BUMN-nya, pemerintah provinsi, dan kabupaten, pertanyaan kami even semacam ini di hajatkan untuk siapa?” cetusnya.
Pihaknya menilai, jika gelaran MotoGP yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para pelaku transprotasi lokal dicekal dengan berbagai rancangan peraturan yang tidak jelas sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi standar yang dibutuhkan.
“Salah satu contohnya, kebutuhan transportasi harus mobil matic yang belum bisa diadakan oleh kami, dan ini disengaja agar kemampuan kami dan kesempatan kami dihalangi degan aturan,” sesalnya.
Pihaknya menilai jika pemerintah bertindak dan menjembatani para pelaku transportasi lokal tentunya akan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Namun sejauh ini pemerintah dinilai tidak berpihak kepada para pelaku transportasi lokal sehingga para pengusaha jasa transportasi mencurigai tindakan ini disengaja dan adanya kepentingan lain di balik kondisi tersebut.
Pihaknya menegaskan jika pemerintah belum ada tindakan sama sekali berkaitan dengan pelibatan para pengusaha transportasi lokal. Namun sebaliknya pihaknya mencurigai jika pemerintah menghendel sendiri berbagai peluang bisnis yang ada yang mengakibatkan ruang bagi para pengusaha lokal tidak ada.
“Kecurigaan kami ini seperti disengaja ataukah mungkin ada udang di balik batu, ini maksud kami dulu, agar pemerintah tidak menjadi pengusaha transportasi saat even,” tegasnya.
Pihaknya juga menilai jika tidak ada ruang diskusi terkait pelibatan akan berdampak pada para pelaku jasa trasportasi lokal, dimana mereka hanya akan bisa menjadi penonton di tengah para pengusaha transportasi besar yang akan meraup pundi- pundi rupiah dari gelaran even MotoGP Mandalika.
Sebagai Ketua KSU Lombok Baru, dia juga mendukung tindakan pengusaha jasa transportaasi lain yakni APTA NTB yang mengancam akan memblokir akses jalan menuju Mandalika jika para pelaku jasa transportasi tidak dilibatkan secara maksimal. (ndi)