LOBAR—Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) mengingatkan Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini untuk menyiapkan solusi atas rencana evaluasi tenaga honorer. Meski legislatif setuju dan mendukung langkah Bupati untuk efisiensi anggaran belanja pegawai. Namun jangan sampai membuat bertambahnya angka pengangguran intelektual di Lobar. “Kami tidak melarang, tapi tidak serta merta menghentikan. Namun juga mencarikan solusi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr Syamsuriyansyah yang dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, langkah Bupati melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer dinilai tepat. Terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Kesehatan (Dikes). Sejalan dengan niat dewan yang ingin mengefisiensi belanja pegawai Lobar karena telah mencapai 38 persen dari APBD. Atau melebihi batas mandatory yang ditetapkan pemerintah pusat di angka 30 persen.
“Tidak salah dilakukan evaluasi, karena banyak guru yang menerima gaji tetapi dia tidak ada (di sekolah), begitu juga dengan tenaga kesehatan. Kalau dia bekerja terus terima honor itu tidak ada masalah buat kami, tapi ini banyak yang tidak bekerja tetapi menerima honor, ini kan siluman,” ujar Ketua Fraksi Perindo Lobar itu.
Jika benar ada guru maupun tenaga kesehatan tidak produktif, pihaknya mempersilakan untuk dievaluasi hingga pemberhentian. Dengan catatan, harus ada solusi untuk mencegah melonjaknya pengangguran. Pria yang akrab disapa DR Syam itu pun menawarkan solusi. “Misal guru, kita harapkan Pemda untuk memfasilitasi mereka membuat Bimbel (Bimbingan belajar). Kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan, baik Nakes dan sebagainya bisa difasilitasi buat direkomendasikan masuk di klinik-klinik kesehatan swasta yang ada di Lobar. Saya rasa itu bisa lebih fair (adil),” saran Dr Syam.
Terpisah Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini sudah meminta Dikbud melakukan evaluasi data tenaga guru seperti di tingkat Sekolah Dasar. “Contoh SD jumlah sekolahnya 375 dan jumlah murid sekitar 56 ribu. Tinggal dibagi 375 dan dibagi 6 kelas itu sudah ketemu angka kebutuhan gurunya. Ketemu 29 murid per kelas dan di SD itu tipenya guru kelas sehingga mudah dihitung. Sehingga seharusnya jumlah guru itu sesuai jumlah kelas,” papar LAZ.
Faktanya kata Zaini, lebih banyak guru daripada ruang kelas. Sehingga ia meminta adanya big data yang mencakup seluruh data guru di Lobar. Agar bisa dilakukan pemerataan guru dengan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan. “Biar seusai dengan beban tugasnya,” tegasnya.
Jika terbukti ada kelebihan guru, Bupati sudah menyiapkan Solusi. Yakni akan mengalihkan para guru SD untuk mengajar di pendidikan diluar sekolah. Sehingga bisa membantu menurunkan angka lama sekolah. “Jadi tidak banyak lagi Honorer,” tutupnya. (win)