Dugaan Pencucian Uang, Karo: Itu Salah Besar

  • Bagikan
ilustrasi pencucian uang 140520 andri
ilustrasi

 

MATARAM – Tudingan adanya dugaan pencucian uang pada program zero waste yang dilontarkan anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Made Selamet membuat Pemprov NTB berang. Gubernur NTB melalui Biro Hukum Setda NTB menyebut statement itu salah besar.

 

“Itu adalah salah besar,” tegas Kepala Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani kepada Radar Mandalika.

 

Ruslan mengingatkan anggota dewan itu, dimana sumber dana pada program Zerowaste itu adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan oleh eksekutif dan legislatif.

 

Ruslan menjelaskan, pengertian apa itu pencucian uang. Pencuacian uang itu suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindakan pidana melalui berbagai macam transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

“Tujuan pencucian uang itu untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset,” tegasnya.

 

“Seperti korupsi, terorisme, perampokan dan sebagainya. Pengertian tentang pencucian uang sangat jelas diatur di dalam pasal 3 pasal 4 dan pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU),” jelasnya.

 

Gani membantah Zero Waste program yang tidak jelas. Diakuinya merubah sikap dan prilaku sadar kerbersihan lingkungan itu tidak mudah  semudah membalikan telapak tangan sehingga harus terus diupayakan. Sekecil apapun hasilnya itu adalah keberhasilan.

 

“Sehingga program tersebut harus tetap kita dukung,” katanya.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD NTB mendesak Aparat Penegak Hukum untuk menelusuri aliran dana fantastis pada program zero waste yang diduga menjadi tempat pencucian uang.

“Kalau bisa saya mengharapkan aparat hukum turun mengecek dana zero waste ini. Hasilnya tidak ada apa-apa,” tegas Made usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan LKPJ gubernur 2021 dengan Dinas LHK NTB, Kamis pekan lalu.

 

Menurut politisi PDIP itu, dana besar yang dianggarkan setiap tahun untuk Zero Waste ini hingga kini tidak ada hasilnya.

 

“Siapa yang diajak kerjasama, apa bentuknya yang real?” tanya dia.

 

Selain itu, Made  juga menyinggung gagalnya program tanpa plastik di kantor-kantor pemerintahan.(jho)

 

 

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *