KLU– Rapat Paripurna DPRD dengan Eksekutif dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, berlangsung Jumat (13/11).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agus Jasmani itu dengan dihadiri puluhan anggota DPRD, mencuat pernyataan eksekutif terkait adanya pengurangan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat sebesar Rp 303 miliar pada tahun anggaran 2027.

Sekretaris Daerah KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si. dalam penjelasnya merespons pandangan Fraksi Golkar terkait selisih angka transfer. Sekda KLU mengklarifikasi bahwa proyeksi awal pendapatan transfer sebesar Rp945 miliar lebih merupakan gabungan dari Transfer Pemerintah Pusat (Rp893,55 miliar) dan Transfer Antar Daerah (Rp52 miliar lebih).

“Namun, berdasarkan Surat DJPK Nomor S-95/PK/2026, Transfer Pusat ditetapkan sebesar Rp590,37 miliar, artinya, ada penurunan atau selisih sebesar Rp303 miliar lebih,menyikapi hal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera melakukan rasionalisasi postur R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD saat ini juga, tanpa menunggu APBD Perubahan,” tegas Sahabudin.

Untuk menutupi celah fiskal tersebut, Pemkab KLU akan memangkas belanja operasi non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial yang saat ini mendominasi hingga 78 persen, pemangkasan ini dialihkan untuk memperkuat belanja modal dan infrastruktur dasar agar merata di seluruh kecamatan.

Di sisi pendapatan, Pemkab KLU menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp395,01 miliar. Menjawab kekhawatiran Fraksi PKB serta Gabungan Fraksi PDI-P, PKN, dan PBB, Sekda menjamin bahwa peningkatan target ini tidak akan membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.

“Peningkatan PAD ditempuh melalui digitalisasi pembayaran pajak via SIPENDA, pemasangan tapping box, intensifikasi uji petik pajak hotel/restoran, serta optimalisasi sektor pariwisata dan aset daerah yang belum produktif, tanpa menaikkan beban retribusi masyarakat kecil,” jelas Sekda.

Terkait pandangan Fraksi Demokrat dan PKB mengenai soliditas teamwork dan kinerja Perangkat Daerah, Sekda Sahabudin menegaskan bahwa Pemkab KLU tidak akan mentolerir ego sektoral maupun sikap asal bapak senang.

“Evaluasi kinerja Kepala OPD akan dilakukan secara objektif berbasis Perjanjian Kinerja, dan penataan jabatan akan dilakukan sesuai sistem merit,” katanya.

Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk memvalidasi dan mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD secara proporsional ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD, agar aspirasi masyarakat benar-benar terjawab.

Untuk menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pemkab KLU akan mempercepat proses lelang dan pengadaan barang/jasa sejak Triwulan I.

Sementara itu, menanggapi Fraksi Gerindra dan PNI terkait dominasi belanja pegawai yang mencapai Rp516,6 miliar (38,65 persen dari total belanja), Pemkab KLU akan memanfaatkan masa transisi UU HKPD untuk menyusun peta jalan pengendalian.

“Langkahnya meliputi moratorium rekrutmen non-ASN, penataan formasi berbasis analisis beban kerja, serta komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan data riil kapasitas fiskal dan angka kemiskinan di KLU,” katanya.

Terkait rencana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5,75 miliar, khususnya pada Perumda Air Minum (PDAM) yang sedang menjalani audit, Sekda memastikan bahwa penyertaan modal tersebut akan dilaksanakan secara ketat berdasarkan hasil audit, kajian kelayakan investasi, dan target penurunan kebocoran air yang terukur.

“Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan rinci akan kita bahas dan sempurnakan bersama pada rapat-rapat pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD,” katanya.(dhe)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *