KLU – Fraksi Demorkat DPRD Lombok Utara mencatat masih rendahnya serapan anggaran pada semester dua tahun anggaran 2026.

Ketua Fraksi Demokrat yang juga anggota badan anggaran  DPRD Lombok Utara , Ardianto memberikan atensi prihal tersebut, kepada semua OPD untuk memperhatikan serapan APBD 2026 melalui percepatan realisasi anggaran  setelah evaluasi provinsi dilakukan.

“Kita belajar dari dua tahun berturut turut SILPA kita terus meroket, jika realisasi anggaran setelah perubahan anggaran ini tidak di percepat tentu bisa dibayangkan berapa Silpa di Anggaran perubahan ini,”t uturnya.

Terkait adanya isu program anomali yang menjadi catatan rekomendasi saran BPK, dan KPK agar dilakukan review, Ardianto menanggapi hal yang patut untuk diatensi, namun tidak disikapi dengan kaku.

Permintaan untuk dilakukan penyempurnaan baik administrasi, sistem ,perencanaan dan verifikasi dalam rangka perbaikan tata kelola  keuangan daerah kedepan  menurutnya saran sangat baik,

“Ada dua forum yang formal dan di atur oleh undang undang untuk melakukan penyempurnaan, perbaikan dll terhadap hal hal tersebut untuk menjadi baik dan dapat di eksekusi yaitu  pertama melalui perubahan APBD dan kedua evaluasi provinsi ,sehingga jika dua forum itu sudah di lakukan tentu tidak ada lagi kita bicara anomali, namun kedepan kita fokus bicara realisasi dan pelaksanaan kegiatan karna masyarakat sedang menunggu langkah langkah nyata Pemerintah dalam membangun Lombok Utara sesuai visi dan Misi yg tertuang dalam  RPJMD,” tuturnya.

Ardianto menyebut banyak program kegiatan pada APBD murni 2026 yang proses nya sudah berjalan bahkan ada kegiatan nya sudah selesai namun masuk dalam catatan tidak boleh di realisasikan. Tentu hal ini dinilainya sebagai sikap menunjukkan rendah nya koordinasi antar lembaga daerah.

Mengenai review yang dilakukan inspektorat, Ardianto menilai tujuannya baik untuk memperbaiki dan menyempurnaan administrasi yang kurang baik agar jadi lebih baik, namun bukan justru rekomendasi tersebut melarang untuk OPD merealisasikan anggaran yang sudah masuk sehingga seolah olah terkesan program tersebut fiktif dan telah nyata merugikan negara sehingga psikologis semua OPD berubah menjadi penakut  dan akhirnya tidak berani mengeksekusi anggaran.

“Reviw adalah untuk perbaikan bukan untuk dengan sengaja tidak membelanjakan APBD dan uang daerah menumpuk di bank pada ahirnya Kita dinilai tidak mampu membelanjakan uang oleh pemerintah pusat maka itu nanti berdampak pada sanksi pengurangan dana transfer,” tuturnya.

“Kami yakin dan percaya OPD telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, persoalan masih ada kekurangan itulah yang disempurnakan,” imbuhnya.(dhe)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *