Distambun Silakan APH Investigasi

MATARAM – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) Provinsi NTB buka suara atas sorotan Dewan Udayana yang menilai proyek Drip Irigasi (Irigasi Tetes) gagal di Desa Akar Akar Bayan KLU yang menelan anggaran hampir Rp 19 M tersebut.

 Kepala Bidang Sarana Prasarana (Distambun) NTB, Iis Isnaini mengatakan dirinya sudah memanggil pihak Mitra, Agrindo menanyakan kondisi tersebut kenapa tidak bisa terjadi panen hingga tiga kali dari yang diharapkan sebelumnya. Tidak hanya itu pihaknya pun turun ke lokasi dan menemukan ada beberapa lokasi tanam yang bagus, ada juga yang tidak bagus hasilnya hingga ditemukan sebagian lokasi mangkrak.

“(Tidak bisa panen tiga alias gagal?) Saya nggak bisa jelaskan karena kemarin juga sempat saya panggil mitranya ada apa masalah dilapangan,” kelit Isnaini di ruang kerjanya di Mataram kemarin.

“Dibilang gagal sih nggak karena masih ada kegiatan sampai sekarang,” tambahnya.

Sarana Prasarana bidang teknis dalam proyek tersebut. Iis mengakui proyek itu dibawah Distambun apalagi sarana prasana yang menyediakan TEKNOLOGI DRIP IRIGASI tersebut. Dari temuan dilapangan proyek diatas 199,5 hektare itu ternyata petani pengelolanya sebanyak 97 orang tidak semunya bermitra dengan Agrindo sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan Mitra diharapkan hasilnya akan bagus. Agrindo memfasilitasi bibit, obat obatan, pupuk hingga pemberian jenset.

“Ternyata tidak semua bermitra. Karena kami lepas mau bermitra atau sendiri tidak masalah jadi yang bermitra hanya sedikit. Jumlah petani yang kelola ada 97 orang, semuanya sih didampaingi ditawarakan untuk bermitra. Cuma namanya petani ada yang bermitra ada yang nggak,” katanya.

Mereka yang bermitra awalnya hasilnya bagus namun ditengah perjalanan mereka terkendala dari aspek kapasitas SDMnya. Informasi yang didapatkan dari Agrindo pada saat panen petani malah tidak menjual ke mitranya. Dia hanya membayar hutang untuk modal (bibit, pupuk, bahan bakar). Petani menjual hasil panen keluar.

“Karena hanya beda lima rupiah, Tengkulak melakukan tawaran beda lima rupiah dari Agrindo dijual ke yang lain. itu informasi yang saya dapatkan di Agrindo. Padahal Agrindo sendiri menjamin harga pasar,” katanya terkesan menyalahkan petani.

Diketahui Drip Irigasi itu pilot projek Pemprov NTB dalam mendukung program industrialisasi. Dalam proyek tersebut ditanam puluhan ribu biibit jagung. Awalnya panen (apapunm) dilahan itu terjadi satu kali dalam satu tahun dimusim hujan namun dengan teknologi Drip Irigasi itu diharapkan bisa panen tiga kali dalam satu tahu.

“Drip irigasi itu proyek 2019, karena kami dibidang sarana menyiapksan sarana terkait teknologi, memang harus ada pendamipngan ke petani. Karena ini teknologi baru juga. Untuk pendampingan dari pihak pengadaan Netafim memang didampingi selama satu tahun waktu itu untuk pengoperasionalnya, memang ada jaminan satu tahun,” akuinya.

Distambun sendiri tidak bisa terus melakukan pendampingan sehingga petani diharapkan bermitra. Pendampingannya pun menjadi ranah pihak lain. Pendampingan itu pada aspek kelembagaannya, peningkatan kapastias SDM petani namun sejak satuh selesai satu tahun itu belum terjadi.

Iis melihat harusnya dari instansi perencanaan dalam hal Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merencakana ada tindak lanjut dan juga dorangan anggaran supaya kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Saya sudah sampaikan waktu Kadis (Distambun) Pak Husnul saya sampaikan ini perlu ada pendampaingan. Tapi belum terjadi,” katanya.

Sebenarnya teknologi Drip Irigasi itu sudah canggih tinggal SMDnya yang perlu ditingkatkan.

“kendalanya di Petani SDMnya,” katanya menyalahkan.

Ditanya ada penolakan proyek itu dari masyarakat mengingat struktur tanah tidak memungkinkan, Isnaini mengakui ada penolakan tetapi hal itu dikarenakan masalah tanah yang belum dibagi warisnya, ada yang pemiliknya berpuluh puluh tahun tidak pulang ada juga yang memang provokasi dari teman lainnya supaya tidak ikut.

Isnaini juga tampak tidak ingin disalahkan ketika dewan mengaggap gagal namun kembali proyek yang sama dianggarkan di Alas Barat Sumbawa dengan nilai Rp 9 Milyar di tahun 2020. Distambun justru balik bertanya sebagai legislatif harusnyu bisa mengevaluasi program kegiatan yang dilakukan semua OPD. Mereka badan penentu anggaran. Ketika ada evalusi yang menganggap proyek itu tidak strategis, tidak menguntungkan harusnya anggarannya di stop.

“Harusnys seperti itu.  Ini celah kekurangnya yang kegiatan kemarin evaluasi dulu. Jangn langsung melanjutkan kegiatan yang sama ditempat lain. Harusnya disanalah fuingsinya legislatif itu bukan mereka menyalahkan ke kami,” katanya.

“Harusnya kami yang bertanya kepada dewan. Saya sampaikan wakru rapat ini fungsinya bapak legislatif mengevalausi setiap program kegiatan yang ada di SKPD. Apakah program ini memang bisa dilanjutkan atau memang harus dievalusi lebih lanjut. Sekrang menyalahkan SKPD, nggak bisa negitu juga. Fuugsi fungsinya harus berjalan semua lah,” katanya.

Isnaini pun mempersilahkan jika Aparat Penegak Hukum (APH) mau masuk melakukan investigasi.  Jika yang mau dipertanyakaan mengenai pengadaanya itu urusan PPK. Justru peangadaanya telah sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang ada.

“Kalau APH masuk sisi apanya yang mau mereka masuk? Kemarin dari Polda kami sudah berikan keterangan. Kami dipanggil karena ada laporan yang masuk dan itu sudah selesai,” katanya.

“(Kondisi saat ini) terus terang ini ada beban moral (kami),” pungkasnya.

Sementara itu sekretaris komisi II DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani menegaskan eksekutif jangan main lempar handuk seenaknya saja. Mereka yang meminta program harusnya bisa melaksanakan dengan baik agar ada kemanfaatannya bagi masyarakat.

“Kami akan panggil Dinas Pertanian terkait hal ini (Irigasi Tetes),” ungkapnya.

Anggota komisi II DPRD NTB, Made Slamet mengatakan Distambun malah  goblok jika menyalahkan dewan. Justru  komisi II tidak pernah diajak bicara terkait proyek itu.

“Komisi II sedang cek lapangan ini. Nanti setelah ketemu semua baru kami bicara,” ungkap politisi PDIP itu (jho)