Dipertanyakan Silpa Kota Mataram Tembus 42,2 Miliar

MATARAM – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2020 mencapai Rp 42,2 miliar lebih. Besaran Silpa APBD 2020 ini akan digunakan untuk membiayai program kegiatan di tahun 2021. Namun besaran Silpa tersebut dipertanyakan anggota dewan.
Ketua Komisis II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, yang membidangi keuangan daerah menyoroti kenapa realisasi Silpa Kota Mataram tahun 2020 bisa mencapai Rp 42,2 miliar lebih. Dia menilai besaran Silpa tahun lalu tersebut cukup besar ditengah kebutuhan anggaran yang besar untuk mengatasi pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. “Belum kita dalami apa penyebab Silpa besar,” katanya kepada Radar Mandalika, kemarin.
Pemkot Mataram mencatat Silpa APBD 2020 mencapai Rp 42,2 miliar lebih. Silpa tersebut bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram sebesar Rp 4.153.000.000 lebih, dana jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola langsung oleh Puskesmas sebesar Rp 2.407.000.000 lebih.
Kemudian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola oleh masing-masing sekolah sebesar Rp 785.000.000 lebih. Sementara Silpa APBD Kota Mataram di luar BLUD, JKN dan BOS ada sebesar Rp 34.916.000.000 lebih.
Besaran Silpa APBD Kota Mataram 2020 sebetulnya lebih kecil dibandingkan dengan Silpa APBD 2019 yang mencapai Rp 100 miliar. Disinggung terkait hal itu, menurut Wiska, Pemkot Mataram seharusnya bisa menekan Silpa tahun 2020 menjadi lebih kecil dari seharusnya. “Seharusnya Silpa 2020 bisa jauh lebih rendah, karena 2020 anggaran penangan Covid sangat besar. Tapi kenyataaan bisa mencapai Rp 42,2 miliar,” ungkap dia.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, Silpa yang menembus angka Rp 42,2 miliar lebih ini masih terbilang besar. Karena itu, hari ini (14/6) pihaknya akan memanggil pihak dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram untuk mempertanyakan lebih detail dan mendalam soal besaran Silpa tersebut. Apakah berkaitan dengan lemahnya kinerja penyerapan anggaran atau pelaksanaan program kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Besok pas rapat komisi dengan BKD terkait LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Walikota 2020 akan kita dalami,” janjia anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sandubaya ini.
Disatu sisi, Wiska tidak menampik, dengan adanya Silpa akan membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan program atau kegiatan di tahun berjalan. Namun demikian, nilai Silpa yang cukup besar justru memberi gambaran bahwa Pemkot Mataram nampak begitu lemah dalam hal perencanaan eksekusi anggaran yang ditetapkan. “Terkesan bahwa eksekutif lemah dalam perencaan dan eksekusi,” tutup Wiska menuding. (zak)