Diduga Ada Permainan Bantuan Sapi

F Bantuan Sapi

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID SAPI: Seorang warga saat memberikan makan sapi bantuan pemerintah dalam program desa seribu sapi, kemarin di Pujut.

PRAYA – Warga di bawah masih mempersoalkan bantuan sapi program desa seribu sapi di Kecamatan Pujut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengegat dan Pemuda Pujut menduga program kementerian ini ada permainan.

Parahnya lagi, desa seribu sapi yang harusnya diterima warga sapi jenis Brahman Cross asal Australia, namun diduga banyak diberikan warga sapi peranakan lokal.

Ketua BPD Pengengat, Madun mengaku kekecewaannya dimana masyarakat yang awalnya dijanjikan sapi jenis Brahman cross dibohongi pemerintah. Pasalnya yang diterima warga sapi lokal. “Saya sebagai Ketua BPD tidak pernah ada konfirmasi, apalagi dilibatkan pada saat proses, baik waktu sosialisasi maupun pelatihannya, kesannya bantuan ini tidak membutuhkan desa sebagai ujung tombak dalam hal pengawasan,” ungkapnya.

Ditambahkan tokoh pemuda Pujut, Mirdan Hamdanu mengaku menyayangkan dan memberikan peringatan kepada pemerintah supaya jangan sampai bantuan semacam ini diselewengkan. Disinggung kasus korupsi yang melilit para menteri yang terungkap beberapa waktu lalu.

Katanya, kasus ini harusnya disoroti baik oleh masyarakat sebagai penerima, Pemda atau pemprov sebagai penyalur bantuan, dan semua berperan aktif.

“Kesaksian beberapa masyarakat itu menimbulkan pertanyaan besar, jangan sampai adanya kecurigaan dengan kemungkinan-kemungkinan korupsi bisa terjadi dari penyalur, semua harus diusut tuntas,” tegas aktivis HMI Badko Nusra tersebut.

Menurut hematnya, sebagai langkah antisipasi kasus korupsi terjadi di wilayah Loteng supaya masyarakat benar menerima hak yang sesuai dengan yang dijanjikan. “Secara pengetahuan dangkal, terlihat seolah-olah adanya permainan, karena melihat sisi harga yang sangat jauh berbeda,” sebut dia.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bu Kadis: Boleh Diberikan Sapi Lokal

Read Next

Langkah Cegah Radikalisme dan Intoleransi di Wilayah Hukum Lombok Timur

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *