Di Lobar, Operator Desa Belum Sejahtera

F OPERATOR scaled

F/OPERATOR WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA MENGADU: Para operator desa didampingi LSM saat hearing di DPRD Lobar, kemarin.

LOBAR—Tenaga operator desa di Lombok Barat (Lobar) hingga kini belum sejahtera. Pasalnya dengan aktifitasnya mengimput data bagi penerima bantuan iuran dari pusat, namun honor yang diterima sangat kecil yakni hanya kisaran Rp 100 ribuan. Hal ini membuat para tenaga operator itu hearing ke DPRD mengadukan nasibnya. Serta meminta diberikan kenaikan honor, karena pekerjaan mereka cukup berat apalagi ketika harus memasukkan data dalam SIKS-NG hingga 24 jam.
Permintaan mereka untuk kenaikan honor disampaikan saat melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Lobar. Para operator desa didampingi LSM Komando Barisan Rakyat (KOBAR) pada pertemuan di kantor DPRD Lobar, kemarin.
Perwakilan dari LSM Kobar yang mendampingi tenaga operator, Mustamin mengatakan para tenaga operator ini datang ke LSM Kobar meminta untuk difasilitasi agar mereka bisa menyampaikan keinginannya mendapatkan kenaikan honor. “Bayangkan mereka bekerja 24 jam, honor mereka hanya Rp 180 ribu perbulan, ” ujar Mustamin usai hearing.
Para tenaga operator ini, mengeluh dengan honor yang mereka terima. Padahal mereka bekerja 24 jam tetapi honornya tidak jelas, apakah ada dari desa atau dari dinas. Makanya mereka mengadukan nasib mereka ke Kobar. “Tuntutan kami agar honor para operator ini diperhatikan, ” tegasnya.
Selain masalah honor, operator desa juga menyuarakan terkait data kemiskinan di Kabupaten Lobar yang masuk SIKS-NG masih amburadul. Pihaknya meminta agar data tersebut dilakukan perbaikan. “Teman operator juga mengeluhkan carut marut data kemiskinan di SIKS-NG,” jelasnya.
Di satu sisi, para tenaga operator ini juga direkomendasikan oleh Dinas Sosial. Namun mereka tidak diperhatikan oleh Dinas Sosial, dan tidak mendapatkan tambahan honor dari dinas. Dari sekian banyak jumlah tenaga operator itu, ada sekitar 85 persen tidak mendapatkan honor.
Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha mengaku miris mengetahui fakta jika informasi operator digaji hanya Rp 180 ribu perbulan. Mereka lelah bekerja menyelesaikan data kemiskinan, namun ternyata pendapatannya jauh dari kata sejahtera. “Kasian, mereka bekerja untuk menyelesaikan data kemiskinan, tetapi mereka belum sejahtera. Hanya menerima honor Rp 180 ribu perbulan,” tegasnya.
Untuk menyikapi masalah ini, Dinas Sosial memang sudah menerbitkan surat yang ditandatangani Sekda merujuk dari Peraturan Menteri Desa, bahwa anggaran untuk honor tenaga operator diambilkan dari dana desa yang besarannya sekitar Rp10 -12 juta pertahun. Namun ternyata tidak semua desa yang sudah melaksanakan surat edaran ini. “Surat ini belum banyak yang menindaklanjuti, seharusnya ada kolaborasi antara desa, dinas dan Pemkab Lombok Barat agar regulasi masuk dan harus ditindaklanjuti oleh desa,” pintanya.
Kalau hal ini bisa dilakukan oleh Dinas PMD berkolaborasi dengan pemerintah desa, Nurul yakin para tenaga operator bisa lebih sejahtera. Paling tidak mereka bisa mendapatkan honor Rp 800 ribu perbulan. “Kalau honor mereka Rp 800 ribu masih adalah, ketimbang hanya Rp 180 ribu,” ujarnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Parah ! Oknum Kaur Perencanaan Diduga Embat BST

Read Next

Buka peluang usaha Interior dan Eksterior dengan Mesin CNC Plasma Laser, Garuda CNC Plasma Cutting 1325 40A

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *