PRAYA – DPRD Lombok Tengah menolak usulan anggaran sebesar Rp 1 miliar dari APBD 2023 untuk pendataan kemiskinan yang diajukan Dinas Sosial (Dinsos). “Kita minta di DPR untuk anggaran pendataan data kemiskinan kita usulin Rp 1 miliar ndak disetujui,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Loteng, H Lalu Indra Jaya Saksi pada Radar Mandalika.
Sementara, Dinsos ingin mendata jumlah kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara keseluruhan di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas, yatim piatu, orang terlantar, janda, dan lain sebagainya. “Pokoknya kita jadiin satu. Tapi (anggaran) ndak disetujui,” kata Indra.
Padahal, pendataan mengenai hal tersebut dirasa sangat penting. Kenapa, katanya tujuannya agar data kemiskinan atau PMKS itu betul-betul riil. Sehingga, dalam penyaluran beraneka jenis bantuan sosial bisa tetap sasaran. Tidak menimbulkan masalah di masyarakat.
Namun, hajatan dan niat bait Dinsos tersebut ternyata ditolak oleh kalangan dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Loteng. Alasannya, karena pendataan tersebut tidak urgen. Tidak penting. Sehingga, dinas masih menggunakan data dari desa dalam penyaluran bantuan sosial.
“Jadinya sistemnya data dari desa. Ada operator SIKS-NG di desa. Operator SIKS-NG juga belum maksimal, karena honornya kecil,” ujar Indra.
Data kemiskinan di Loteng rupanya masih bermasalah. Masih amburadul. Belum betul-betul valid. Sehingga, penyaluran bantuan seringkali salah sasaran.
“Selama ini kita cuman duga-duga aja,” cetus Indra.
Seandainya usulan anggaran pendataan tersebut disetujui oleh dewan. Kata Indra, petugas Dinsos Loteng akan langsung turun melakukan pendataan di 12 kecamatan. Untuk memperoleh data yang betul-betul riil. “Itu rencananya kami. Tapi ditolak,” sesalnya.(zak)