PRAYA – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Rifai meminta Pemkab melalui Dinas Pertanian (Distanak) memastikan stabil harga jual tembakau petani. Seperti diketahui, 90 persen warga Lombok Tengah saat ini berprofesi sebagai petani tembakau, kalau musim kemarau seperti saat ini hampir 70 persen petani menanam tembakau.
Politisi PKS ini berharap, Distanak segera mengantisipasi ketidakstabilan harga tembakau. Saat ini tembakau masyarakat banyak kenak virus dan akhirnya mati. Hal ini yang menyebabkan harga tembakau menurun dan pendapatan petani di daerah memburuk.
“Jadi kita minta eksekutif untuk mengontrol harga pasar juga, semua perusaahaan ini diberikan regulasi standar harga yang jelas, agar jangan sampai mereka seenaknya membeli hasil tembakau petani kita,” tegasnya.
Standard dari perusahaan memang sudah ada, namun belajar dari pengalaman yang dulu. Banyak terjadi permainan harga yang menyebabkan petani merugi. Oleh karena itu, dewan mewakili suara masyarakat meminta Bupati atau Wakil Bupati melalui Dinas Pertanian, untuk mengawasi harga tembakau agar tidak dipermainkan pihak perusahaan.
“Saat panen dulu pernah terjadi over panen. Artinya, kita kelebihan panen tembakau yang menyebabkan beberapa perusahaan mempermainkan harga tembakau, sehingga kita minta ditahun ini jangan sampai ada lagi kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat terutama petani lokal,” ujarnya.
“Kecamatan Janapria dan Kecamatan Praya Timur 100 persen petani yang saat ini semua menanam tembakau di lahannya, saya tau betul permasalahan petani kita, karena saya asli orang sana dan saya khusus membidangi pertanian. Jadi saya minta pemerintah khususnya dinas pertanian, bupati dan wabup untuk mengawasi sektor pertanian kita,” pinta Fai. (buy)