PRAYA – Data penerima bantuan terdampak Covid-19 di Lombok Tengah dipersoalkan para Kades. Menurut para kades, data itu tidak tepat sasaran.
Kades Dasan Baru, M Zaenudin MN mengatakan bahwa wilayah Dasan Baru sudah siap dengan data terupdate, kalaupun memang ini yang menjadi permasalahan dasar. Akan tetapi dari pemerintah daerah dan dinas terkait tidak ada koordinasi mengenai update data.
“Jangan sampai ini adalah skema lempar handuk,” katanya tegas pada radarmandalika.id.
Zaenudin mengku, jangan sampai kades dan kadus yang akan menjadi korban amukan warga. Pasalnya ini karena mengingat apabila sudah membahasakan bantuan masyarakat ini sangat cepat reaksinya. Semua merasa ingin mendapatkan, jangan sampai pemerintah tingkat paling bawah sudah bababk belur baru ada perhatian pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
Dia menuturkan, pihaknya setiap saat menyiapkan data terbarunya. Akan tetapi yang disesalkan ketika data yang keluar sebagai penerima bantuan ini merupakan data beberapa tahun silam.
“Data yang dipakai itu data yang beberapa tahun lalu, sepertinya BDT tidak pernah di update. Kalau di desa kami sudah kami data setiap waktu,” sebutnya.
Terpisah, Kades Selebung, Agus Kusumahadi menuturkan kondisi data yang amburadul memang terjadi hampir di semua daerah, jadi saat ini yang dibutuhkan yakni, pemberian kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan pergantian penerima manfaat bagi bantuan yang dobel atau datanya tidak ditemukan atau meninggal dunia.
”Karna perdebatan soal data hanya buang waktu dan tidak akan menemukan solusi atas kesusahan warga yang saat ini sedang berjuang melawan wabah Covid-19 ,” kata Agus.
Agus menambahkan, perbaikan data secara komprehensif sangat dibutuhkan mengingat kondisi data hari ini menjadi pembelajaran, tapi itu sebaiknya dilaksanakan setelah wabah ini berlalu.
”Jika menginginkan data yang akurat maka desa harus menjadi pusat database kependudukan dasar,” tegasnya. (r2)