MUHAMAD RIFQ'I / RADAR MANDALIKA HM Sukiman Azmy

LOTIM – Jelang Pemilu serentak 2024 mendatang, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy meminta para politisi yang akan maju dalam pemilihan legislatif, atau pun Pilkada mentaati jadwal yang telah ditetapkan. Jangan menimbulkan bias atau pun polarisasi di tengah masyarakat. Apakah itu berupa baliho calon Bupati atau pun DPR, agar tidak dipasang sebelum jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim. “Sayangi masyarakat kita, jangan belum apa-apa sudah terkotak-kotak, kerusuhan dan lainnya. Di sinilah letak peran penting partai politik, bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat. Apalagi, parpol memiliki wilayah binaan masing-masing. Intinya, polarisasi harus dihindari,” tegasnya lagi.

Kaitan dengan usulan anggaran, untuk Pileg dan Pemilihan Presiden (Pilpres) anggarannya bersumber dari pusat, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Cuma saja, ada mekanisme hibah sepanjang itu diakomodir dan disiapkan. “Soal anggaran yang diajukan KPU, nanti mekanismenya melalui hibah. Tahun 2023 mungkin dianggarkan setengah dulu, selanjutnya 2024 dianggarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt). Nanti usulan anggaran itu dikaji Tim Pelaksana Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan dibahas di dewan. Bisa saja tidak dipenuhi semua, kurang dari yang diajukan KPU. Karena anggota dewan paham kebutuhan KPU,” ungkapnya.

Untuk melancarkan aktivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU, Pemda Lotim telah memberikan sokongan untuk tempat penampungan arsip dan logistik. “Pemerintah kabupaten sifatnya hanya subsidi kekurangan dari pusat, dan itu pun jika daerah mampu,” tegasnya.

Kaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pihaknya telah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan inventarisir data kependudukan dengan KPU. Jangan sampai, ada masalah saat Pemilu dengan masyarakat. Dimana seharusnya masyarakat berkesempatan mengikuti Pemilu, namun tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Satu contoh, ada anak SMA tahun 2023 mungkin tak bisa ikut Pemilu. Tapi di tahun 2024 bisa ikut pemilu dan itu tak boleh lewat. Sehingga perlu diprioritaskan. Dia pun minta KPU Lotim dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau pun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Jangan sampai mudah emosi dalam melayani masyarakat. (fa’i/r3)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 422

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *