KLU- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan santunan kepada anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), Mariana
asal Dusun Tanak Song Lauk, Desa Jenggala Kecamatan Tanjung, kemarin.
Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Lombok Utara, Dende Dewi Tresni dan Kepala Dinas Sosial P3A Lombok Utara, Fatturahman menyerahkan bantuan tersebut yang diterima langsung oleh anak dari PMI yang meninggal di Malaysia.
Kepala Disnaker PMPTSP, Dende Dewi Tresni mengungkapkan, kronologi kejadian bermula ketika pihaknya dihubungi oleh BP2MI Mataram pada 25 Juni yang menyampaikan ada warga Lombok Utara kerja di Johor Baru, Malaysia yang tengah sakit lantas dievakuasi ke RSU Tanjung Pinang, Riau. Namun nyawa Mariana tak tertolong lantas ia dimakamkan di Riau berdasarkan persetujuan dari pihak keluarga.
“Kemudian hasil kesepakatan keluarga PMI ini dimakamkan di Riau ada surat yang ditandatangani keluarga. Sebagai bentuk belasungkawa kita memberikan santunan kepada anak korban dengan melihat kondisi anaknya,” ungkapnya.
Dijelaskan, pihaknya bersama Dinas Sosial sudah berkoordinasi memberikan sejumlah bantuan mulai dari kebutuhan pokok hingga santunan yang nominalnya mungkin tidak seberapa. Namun diharapkan apa yang sudah diberikan oleh pemda sedikit tidak bisa membantu anak yang sudah ditinggalkan orang tuanya tersebut. Mariana diketahui sudah bekerja 10 tahun di Malaysia namun ia diduga berangkat melalui jalur ilegal sehingga keberadaanya pun sebelumnya tidak bisa dilacak oleh pemerintah daerah.
“Ketika di sana, PMI ini memiliki dua anak, makanya ketika meninggal anaknya langsung dibawa ke sini (KLU) oleh pihak keluarga sedangkan, bapaknya masih bekerja di sana. Bapaknya ini informasinya berasal dari NTT,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, bupati, lanjut Dende, menyampaikan rasa prihatinnya lantaran bagaimanapun kehidupan dua anak ini harus tetap berlanjut. Bupati juga berpesan supaya kelak kedua anak ini bisa menjadi anak yang kuat serta berguna bagi bangsa dan negara. Jangan justru mengikuti jejak si ibu ke Malaysia. Sementara ia berpesan kepada kepala desa untuk membuatkan Kartu Keluarga (KK) sehingga bisa diurus bantuan serta pendidikan mereka ke depan.
“Pesannya Pak Bupati mereka harus kuat mereka harus bisa ngaji belajar yang rajin supaya bisa jadi anak yang berguna jangan justru ke Malaysia. Makanya Pak Kades diminta untuk urus KK-nya,” kata Dende menirukan ucapan Djohan Sjamsu.
Diketahui, banyak warga Lombok Utara yang menjadi PMI berangkat secara ilegal. Tercatat hingga Juni 2022 ini sekitar 500 orang warga sudah berangkat secara resmi yang diurus oleh dinas. Kendati ditenggarai ribuan masyarakat pergi ke luar negeri justru menggunakan jalur ilegal. Hal ini tidak lepas daripada kondisi ekonomi yang mendesak serta bujuk rayu para calo maupun tekong membuat warga ini justru percaya begitu saja.
“Yang tidak resmi ini ribuan makanya kita inginkan secara resmi. Supaya dari sisi berangkat aman ada apa apa ada bpjs yang lindungi, misalnya terpotong gaji kita berikan pendampingan,” ujarnya.
“Semoga kasus ini sebagai pelajaran agar warga tidak berangkat secara ilegal dan kita pun di sini bisa terus memantau kondisi yang bersangkutan,” cetusnya.(dhe)