H Jumahir (WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA)

LOBAR—Proses pengurusan pemberhentian Bupati Lombok Barat (Lobar) H Fauzan Khalid yang mengundurkan diri karena akan mengikuti konstestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk DPR RI terus berlanjut.

Proses itu kabarnya tengah berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana sebelumnya DPRD Lobar sudah menindaklanjuti dan memparipurnakan usulan pengunduran diri yang disampaikan bupati melalui Pemkab Lobar. Namun belakangan muncul isu yang menyebutkan bahwa bupati akan menarik kembali usulan pengunduran dirinya. Lantaran berkaitan dengan dinamika perpolitikan saat ini.

Menanggapi isu itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Lobar, H Jumahir menegaskan jika surat pengunduran diri itu tak bisa ditarik kembali.

Hal itu sudah jelas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Menerangkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak dapat ditarik kembali setelah pengajuan pengunduran diri diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana sebelumnya diterangkan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengajukan diri menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau kabupaten/kota harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Jadi tidak bisa ditarik, karena sudah diproses,” tegas Jumahir yang dikonfirmasi, Kamis (15/6/2023).

Seperti diketahui bupati sudah memiliki partai yang dikendarai ikut berkontestasi dalam Pileg untuk DPR RI. Apabila di kemudian hari yang bersangkutan tidak jadi nyaleg, Jumahir mengatakan hal itu menjadi urusan lain meski itu dengan berbagai alasan. Sebab pengunduran diri yang sudah diajukan tidak bisa ditarik kembali dan sudah berproses secara kelembagaan.

“Mekanisme sudah berjalan, dari sisi kelembagaan dewan harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut dia, tentunya bupati sudah mempertimbangkan dan memikirkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif. Termasuk memutuskan untuk mengundurkan diri di sisa masa jabatannya sebagai konsekuensi mendaftar.

“Tentunya secara personal yang bersangkutan sudah merundingkan matang-matang dengan keluarga. Sehingga tidak ada alasan lagi dan secara regulasi pun tidak dibenarkan menarik surat pengunduran diri seorang pejabat publik,” terang politisi asal Narmada tersebut.

Selain itu, seluruh masyarakat Lobar sudah mengetahui pengunduran diri bupati melalui media massa. Bahkan beberapa masyarakat hendak mengundang bupati pada acara desa dan sebagainya mengurungkan niatnya karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri.

“Jadi sampai begitu. Karena figur beliau itu sudah dikenal,” ucapnya.

Lantas bagaimana pandangan politik melihat ada Bacaleg mundur nyaleg? Jumahir mengatakan secara bahasa sederhana politik yang bersangkutan dinilai bukan seorang petarung. Apalagi kini tahapan nya sudah penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) dan akan mendekati tahapan Daftar Caleg Tetap (DCT). Karena ketika terjun di dunia politik harus siap dengan berbagai konsekuensi yang diambil.

“Ini sudah DCS kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri khawatir tidak menang, bahasa sederhananya kita anggap dia bukan seorang petarung,” pungkasnya.(win)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 444

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *