Buka-bukaan Komisi IV Atas Kegagalan Pemprov NTB

  • Bagikan
F. Paripurna scaled
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA PARIPURNA : Suasana rapat paripurna laporan komisi-komisi tentang LKPJ gubernur NTB 2021, Rabu kemarin.

MATARAM – Rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda laporan komisi-komisi di DPRD tentang LKPJ Gubernur NTB 2021 berlangsung tegang, Rabu kemarin. Suasana semakin kurang baik pada saat juru bicara Komisi IV DPRD NTB, Lalu Pelita Putra ‘menelanjangi’ kegagalan kepala daerah dan kinerja sejumlah OPD, itu disampaikan saat pembacaan penyampaian komisi.

Adapun catatan yang kuat didukung data yang kongkrit disampaikan dalam paripurna. Secara umum Komisi IV menilai kinerja kepala daerah dilihat dari acuan laporan OPD mitra kerja Komisi IV dinilai gagal. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumuhan dan Permukiman (Perkim) NTB.

 

Pada PUPR dalam dokumen LKPJ gubernur di halaman iii.111 hingga iii.132 disebutkan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi cakupan air bersih, prosentase kemantapan sistim irigasi, prosentase pemantapan jalan terjadi peningkatan yang relatif kecil dari target dan ini tidak signifikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang didanai dengan APBD tahun 2021. Pendanaan untuk jaringan jalan provinsi dalam tahun 2021 didanai sebesar Rp 255 miliar lebih hanya meningkatkan kemantapan jalan sebesar 0.06 % ( target RPJMD 83,95% ke 84,01%).

 

“Ini menunjukan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan APBD. Perda percepatan jalan tahun jamak yang dihajatkan untuk meningkatkan kemantapan jalan gagal diimplentasikan,” tuding Pelita.

 

Sesuai dengan fakta di lapangan yang  ditemukannya dari beberapa kali kunjungan kerja bahwa data-data realisasi capaian yang disajikan dalam LKPJ gubernur mengenai capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PUPR, ditemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

 

Disebutkannya, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV di Korleko, Lombok Timur yang meninjau paket 2 pekerjaan, jalan dan jembatan Kruak-Labuhan Haji dan Jembatan Korleko yang dilaporkan dalam LKPJ tahun 2021 ( sesauai tabel 3.71 halaman iii.13) bahwa  pekerjaan yang dimulai dari tanggal 14 Desember 2020 dan berakhir tanggal 8 Mei 2022 dengan panjang jalan 6,99 km dilaporkan sudah selesai 100 porsen. Faktanya, hasil kunjungan kerja dan wawancara Komisi IV dengan kontraktor dan PUPR  di lokasi baru capai 91% dan diperkirakan akan selesai Juli 2022 atau 3 bulan lagi. Hal serupa juga ditemukan dalam kunjungan kerja Komisi IV titik paket 6 pekerjaan Jalan Ade Irma Suryani Mataram , jalan Prabu Rangka Sari Mataram, Jalan Brawijaya (Mataram) dan Simpang Tanah Aji (Mataram) juga dilaporkan selesai 100%, padahal dalam kunjungan Komisi IV tanggal 12 Mei 2022  menyaksikan bahwa pekerjaan masih berlangsung. Demikian juga halnya pada pekerjaan paket 7 jalan catur warga (Mataram), Jalan Pendidikan (Mataram) dan Jembatan Karang Sukun. Paket ini lebih parah lagi disamping realisasi yang rendah karena kontrak sudah berakhir 4 Mei 2022 juga mengalami kendala belum selesainya proses pembebasan lahan dengan Pemerintah Kota Mataram.

 

“Ini sekali lagi menunjukan bahwa pemerintah daerah gagal dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak,” tegas politisi PKB itu.

 

Katanya, jika ditelusuri lebih jauh, lanjutnya ditemukan kesimpangsiuran data dalam laporan LKPJ di halaman iii.123 grafik 3.25 dengan judul capaian kinerja pemantapan jalan di provinsi NTB  pada tahun 2019-2023. Dilaporkan capaian kemantapan jalan provinsi pada tahun 2020 sebesar 80.05 % dari target RPJMD sebesar 80,76% namun angka itu berbeda dibandingkan dengan angka resmi yang tertera di dokumen RPJMD  di halaman iii.336 LKPJ gubernur 2021.

 

“Kesimpangsiuran angka-angka capaian di laporan LKPJ Gubernur menambah keyakinan bahwa laporan LKPJ Gubernur tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.

 

Berikutnya, Bidang Perkim. Data realisasi prosentase Rumah Layak Huni tahun 2020 seperti dilaporkan dalam LKPJ gubernur tahun 2021 halaman iii.118 sebesar 92,09%  namun di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 63.47% sesuai LKPJ gubernur tahun 2022 halaman iii.133  yang dilaporkan tahun 2022 sampai sekarang ini.

 

“Ini menunjukan kinerja OPD terkait menurun,” katanya.

 

Demikian juga capaian indikator prosentase kawasan pemukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kondisi baik yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 93,91% tidak tercapai.

 

“Hal ini menunjukan dengan jelas bahwa pemerintah daerah gagal dalam pembangunan di bidang perumahan dan permukiman rakyat,” tudingnya.

 

Sementara, penurunan kinerja itu ditambah lagi dengan tidak tercapainya target alokasi rumah rusak akibat bencana tahun 2021 dan verfikasi penerima rumah bagi korban bencana alam sesuai halaman iii.139 dalam LKPJ Gubernur NTB. Pelita juga menyinggung Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kadis Perkim NTB tidak bisa menjelaskan beberapa hal terkait tentang  tidak dapat dicapainya indikator kinerja daerah yang menjadi tugasnya sesuai dengan target capaian RPJMD perubahan. Oleh karena itu, rekomendasinya supaya kepala OPD terkait dapat dievaluasi.

 

Ketiga Bidang Perhubungan. Dari 17 Indikator hanya 5 yang tercapai. Artinya 12 indikator gagal dicapai sesuai tabel 3.217 lkpj gubernur halaman iii.304).

 

Dimana, Komisi IV juga sangat prihatin dengan meningkatnya resiko kecelakaan transportasi dari 2,39 % pada tahun 2020  menjadi sebesar 3,59% pada tahun 2021 tabel 3.211 halaman iii.299 LKPJ gubernur.

 

Disampaikan catatan penting lainnya yang menonjol, tidak tercapainya target indikator prosentase sarana transportasi darat  dalam kondisi baik dari target 50,83% dan hanya dicapai kurang dari setengahnya, demikian juga capaian target jumlah trayek angkutan bersusidi dari target 5 trayek hanya terrealisasi 2 trayek.  Demikian juga realisasi  jumlah angkutan umum yang laik jalan  sangat minim sekali dari target 811 unit kendaraan hanya dicapai kurang dari 15 % atau hanya 137 unit kendaraan saja.

 

“Komisi IV merekomendasi agar pemerintah daerah dapat bekerja lebih efektif lagi menyelesaikan permasalan itu,” katanya.

 

Pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 2 (dua) indikator urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu, indeks kapasitas daerah (IKD) dan Indeks Resiko Bencana (IRB). Dalam dokumen laporan pertangungjawaban gubernur hanya dilaporkan capain indikator IKD yaitu sebesar 0,63%, sedangkan IRB bencana tidak dilaporkan. IKD sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Selama tahun 2021 tidak ada peningkatan IKD  angka yang dicapai sama persis dengan angka capain tahun 2020.

 

Sementara Rabu 11 Mei 2022 Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Kepala BPBD, ditemukan fakta bahwa ada sekitar Rp 1,6 miliar dana yang tidak mampu dibelanjakan. Antara lain yang bersumber dari rencana pembelian dua mobil tangki. Bappeda merencanakan pembelian mobil tangki 400 juta rupiah per unit seharga Rp 400 juta per unit, ternyata harga di lapangan Rp 600 juta per unit.  Kesalahan perencanaan ini seharus tidak tidak terjadi kalau dalam proses penganggaran dilakukan dengan tepat.

 

Untuk itu, Komisi IV merekomendasi agar pemerintah daerah lebih serius lagi melakukan koordinasi antara, BPBD, Bappeda dengan OPD terkait. penanganan bencana harus terintegrasi lintas sektoral, ditambah lagi dengan posisi NTB yang rawan bencana.

 

“Itu terjadi di satu organisasi perangkat daerah. Diduga kesalah sejenis terjadi di 29 OPD lainnya.,” bebernya.(jho)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *