LOBAR—Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan pusat di Jakarta, Jumat (21/2). Tujuan para wakil rakyat Giri Menang itu, menayakan langsung alasan BPJS Kesehatan hingga kini belum membayar klaim dua Rumah Sakit milik Lobar yang mencapai sekitar Rp 11 miliar lebih.
Dipimpin langsung Ketua DPRD, Ketua Komisi IV DPRD Lobar Muhali dan Wakil Ketua Komisi IV Dr Syamsuriyansyah, wakil rakyat Lobar itu berdialog langsung dengan pihak BPJS pusat.
“Disampaikan tadi ke kami apa dasar-dasarnya pending klaim (pembayaran) yang terjadi di dua Rumah Sakit kita (Tripat dan RSAM),” terang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr Syamsuriyansyah yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (21/2).
Beberapa alasan dipendinganya pembayaran klaim oleh BPJS dikarenakan permasalahan teknis pengajuan oleh dua rumah sakit milik Lobar itu. Seperti konfirmasi kode diagnosa penyakit yang diajukan rumah sakit daerah tersebut tidak tepat. Hingga ketidak sesuain kaidah pengkodingan klinis dan tidak dilengkapi bukti pembayaran. Termasuk konfirmasi episode perawatan, dan Konfirmasi indikasi rawat inap.
“Teknis banget itu kendalanya,” bebernya.
Kedatangan Komisi IV itu langsung ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan berbuah manis. Permasalahan terpendingnya pembayaran klaim itu diantensi langsung. Bahkan kedua rumah sakit plat merah itu sudah diminta untuk memperbaiki sistem klaimnya.
“Proses klaim (pembayaran) untuk rumah sakit Lobar sudah menjadi atensi pimpinan Pusat BPJS karena kedatangan kita anggota DPRD nya langsung. Alhamdulillah prosesnya akan diselesaikan secepatnya,” ungkap ketua Fraksi Perindo tersebut.
Berbekal informasi BPJS Kesehatan Pusat, Komisi IV DPRD akan turun langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung dan RS Awet Muda Narmada. Melihat langsung sistem pengklaiman dua rumah sakit plat merah tersebut.
“Supaya kami bisa memberikan masukan kepada rumah sakit untuk memperbaiki prosedur klaimnya juga dan kapasitas SDMnya. Karena teknis banget kendalanya ini,” imbuhnya.
Pihaknya juga mengapresiasi keramahan BPJS, Bahkan saran Komisi IV agar membuat Portal khusus klaim masing-masing rumah sakit. Sehingga mengajukan klaim pembayaran bisa dilakukan rumah kapan saja. Termasuk merevisi dengan cepat ketika ada kekeliruan.
“Alhamdulillah masukin kita itu diterima baik oleh BPJS Pusat,” ucap pria berkacamata itu.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali menambahkan permasalahan ini menjadi pembelajaran untuk pembenahan kedepan. Tata kelola sistem pengklaiman kedua rumah sakit milik Lobar harus lebih baik.
“Data yang diberikan BPJS pusat ini Banyak kesalahan-kesalahan yang kami temukan, terutama soal imput kode penyakit. Ini penting diperhatikan dan kami akan turun dan cek,” tegasnya.
Sebab tidak dipungkir belasan miliar klaim yang belum dibayar BPJS itu harusnya menjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dalam waktu dekat, komisi IV akan turun ke dua rumah sakit daerah tersebut.
“Sehingga permasalahan serupa tidak terjadi lagi,” pungkas Politisi PPP itu. (win)