MATARAM – Terkait realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2022 sampai tanggal 31 November. Realisasi pengerjaan fisik lebih tinggi dibanding realisasi keuangan. Yang mana, untuk realiasi fisik sebesar 77,87 persen dan realiasi keuangan sebesar 63,16 persen.
“Ada deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan. Artinya, ada kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan namun pembayarannya masih dalam proses administrasi,” kata Asisten III Setda NTB, H Wirawan Ahmad, Selasa (20/12).
Namun demikian, Wirawan yakin dan optimis untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui dana transfer umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan terealisasi sesuai target di akhir tahun ini. Baik target fisik maupun target keuangan. “Meskipun ada deviasi, tapi tidak signifikan,” jelasnya.
Wirawan mengakui, ada tantangan pada kegiatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Kenapa, karena sampai saat ini realiasi PAD baru di angka 72 persen lebih. Dan, diperkirakan tidak bisa terealisasi 100 persen sampai akhir tahun 2022.
“Artinya ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh PAD, meskipun sudah dikerjakan 100 persen, tetapi belum bisa dibayarkan. Dan ini sudah ada mekanismenya, yakni menjadi kewajiban Pemprov NTB untuk dibayarkan pada tahun 2023 mendatang,” jelasnya.
Misalnya, pekerjaan fisik yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang pembiayaannya berasal dari PAD. “Tapi karena PAD tidak sesuai target, makanya akan dibayarkan pada tahun berikutnya,” terangnya.
Selain belanja APBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga diamanati dalam mengerjakan pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan, yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi (dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur) maupun tugas perbantuan.
Untuk dana dekonsentrasi, progres fisiknya cukup tinggi mencapai 83,21 persen. Sementara progres keuangan mencapai 65,84 persen. Sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya tugas perbantuan itu fisiknya sudah 85,60 persen, sementara realisasi keuangannya 52,90 persen.
Kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran dari dua sumber tersebut dipastikan akan terealisasi sesuai rencana pada Desember ini. Mengingat dananya sudah tersedia di rekening kas umum negara.
Demikian juga dengan belanja daerah yang bersumber dari dana transfer. Sampai saat ini, dana transfer sudah terealisasi 92 persen lebih. Anggarannya pun sudah tersedia di kas daerah. Tinggal masalah administrasi saja.
“Kita optimis di akhir tahun terealisasi semuanya sesuai target,” kata Wirawan.
“Intinya, masih rendahnya serapan keuangan bukan karena rendahnya kinerja eksekutif atau OPD dalam mengeksekusi belanja. Ini hanya masalah administrasi pembayaran. Pekerjaannya sudah sesuai target. Bahkan banyak pekerjaan sudah dilaksanakan 100 persen,” tandasnya.(rif)