MATARAM – Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip menegaskan peran penting Bawaslu sangat dibutuhkan ketika terjadi perbedaan pandangan data dan lainnya saat berlangsung Pleno disetiap tingkatakan. Seperti halnya yang sedang terjadi saat ini dimana Bawaslu tidak ingin kecolongan dalam pelaksanaan pleno terbuka tingkat provinsi.
“Soal data misalanya semua terbuka. Data dari Saksi, KPU maupun Bawaslu sendiri punya data. Ketika ada perbedaan justru Bawaslu ambil peran penting disitu, tentu saja dengan perbandingan data yang ada,” ungkap Itratip di Mataram Selasa (5/03).
Menurutnya jika ada Bawaslu megeluarakan Sarper kepada KPU setempat itu artinya Bawaslu sudah menggunakan kewenangannya.
“Soal ditindaklanjuti, saya kira kewenangan itu di KPU,” ungkapnya.
Jikapun, lanjutnya KPU setempat tidak mengindahkan Sarper Bawaslu tentu nanti akan ada penilain tersendiri dari Bawaslu setempat.
“Nanti Bawaslu akan evaluasi kenapa itu tidak dijalankan,” katanya.
Sementara itu pantuan Bawaslu sendiri rekapitulasi pleno terbuka di hari pertama tidak ada hambatan meskipun ada beberapa pertanyaan saksi namun pertanyaan saksi katanya tidak mempengaruhi perorelahan suara masing-masing peserta Pemilu.
“Pleno hari pertama ini ditingkat provinsi kami melihat lancer tanpa ada hambatan,” katanya.
Namun demikian Itratip menegaskan pihakanya tetap mengawasi semua proses rekapituasli yang berlangusng di semua kabupaten Kota.
“Secara umum kami menyiapkan seluruh hasil pengawasan yang kita punya di semua kabupaten kota,” ungkapnya.
Pantuan koran ini hingga pukul 18.10 baru berjalan dua kabupaten kota yaitu KPUD Kota Bima dan KPUD KLU. Menurut Itratip dari dua daerah tersebyut tidak ditemukan ada kejadian khusus yang dibawa sampai pleno terbuka tingkat provinsi tersebut.
“Dua kabupaten ini tidak ada masalah. Artinya tidak ada kejadian khusus,” ungkapnya. (jho)