PRAYA – Asosiasi Pengusaha Transportasi Agen (APTA) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kepala desa (Kades) se Kecamatan Pujut menggeruduk kantor PT. ITDC, Selasa kemarin. Aksi ini buntut dari tidak dilibatkan meraka dalam event MotoGP Maret 2022.
Ketua APTA NTB, Lalu Reza F mengaku pihaknya merasa dizalimi oleh pihak ITDC, untuk itu pihaknya meminta komitmen berkaitan pelibatan dan pengakomodiran pengusaha jasa transportasi (travel, red) di Lombok Tengah.
“Selama kami berkoordinasi dan berkomunikasi tidak pernah terakomodir, sekarang kami meminta komitmen baik secara tulisan dan lisan diatas dengan materai, supaya jelas dan falid,” tegasnya.
Ia menerangkan, pengusaha transportasi yang berada di Bandara Lombok selama ini tidak pernah dilibatkan. Bahkan satupun pengusaha lokal juga tidak ada, mengingat dari vendor yang berasal dari luar daerah lebih menggunakan jasa dari luar juga.
Mereka mengaku sudah mengusulkan penawaran, dengan segala macam izin, mobil sudah dicek dan sopir sudah dilatih, diamana dengan syarat ketentuan dan administrasi yang sudah dapat dikatakan lengap diserahkan namun tidak ada kesempatan dan diberikan ruang kepada pengusaha transportasi lokal.
Dalam aksi yang sempat menegangkan itu pada saat massa memaksa masuk ke dalam kantor ITDC. Mengingat massa aksi yang telah lama menunggu belum mendapatkan kejelasan dari pihak ITDC.
Kades Ketare, Lalu Buntaran mengaku merasa dibohongi oleh pihak ITDC, pihaknya bersama masyarakat yang turun ke jalan dan menggedor kantor ITDC merupakan perjuangan untuk segera mendapatkan titik terang dan dilibatkan. Di antaranya dari Pemuda hingga pengusaha transportasi lokal.
“Saya dibohongi, saya kecewa. Masak polisi dibohongi, kades dibohongi, dan bupati dibohongi oleh ITDC. Kemarin saat aksi di depan bandara katanya mau datang tapi tidak ada,” kesalnya saat orasi.
Buntaran meminta masyarakat supaya dilibatkan agar jelas baik pelaku jasa transportasi lokal, kades dan unsur Pemuda. Kades dua periode ini juga menyayangkan adanya tim pengaman yang disebut sebagai Pecalang sebagai pengaman lokal areal yang didatangkan bahkan dari luar daerah.
Buntaran juga menyebutkan hal ini bukanlah hanya soal jasa travel saja, namun regenerasi muda di masa depan juga penting diperjelaskan keseluruhannya. “Kami minta ITDC tegaskan ke pihak vendor, supaya memberikan persentase pelibatan pengusaha jasa lokal. Kita mencari solusi bukan mencari rebut,” tegasnya lagi.
“Kami dari pihak Kades meminta stand BUMDES stand UKM, jangan sampai kami membawa keris dalam bersuara,” sambungnya.
Sementara, Direktur Manajer The Mandalika, Bram Subiandoro yang menerima massa aksi menerangkan, ITDC merupakan perusahaan induk dari pengelolaan the Mandalika dan melakukan penyelenggara melalui anak perusahaan yakni, MGPA yakni sebagai penyelenggara Motogp.
“Informasi dari APTA ini sudah terlambat kami ketahui, vendor kami dari PT INU dan PT Malawi yang kita pakai, kemudian juga ada PT Faktos dan PT Lombok Permata dikontrak langsung oleh Dorna sebagai partner dalam akomodasi transportasi dalam event motogp,” terangnya.
Bram mempersilahkan para pengusaha akomodasi lokal membuat list dan rekomendasikan anggotanya secara keseluruhan, dan membuat tim yang menjadi koordinator keseluruhannya. Kemudian berkoordinasi dengan vendor kemudian akan dilakuakn fasilitasi dalam tuntutan ini.
Ditambahkan, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Satim mengakui sudah ada yang dibangun dengan hasil komunikasi yang telah disepakati kemarin, kemudian tinggal kematangan komitmen dan tinggal ditindak lanjuti.
“ITDC harus diberikan pengertian, event ini merupakan event Indonesia di mata dunia. Apa yang sudah kita sepakati dan kita lakukan merupakan bukan kepentingan perusahaan, kepentingan kami merupakan kepentingan Mandalika. Ini merupakan kepentingan Indonesia di mata dunia,” tegasnya.(tim)