Anak Pejabat Banyak Nganggur

f Keala BPS

JAYADI/RADAR MANDALIKA Syamsudin

PRAYA —Kepala Badan Pusat Statistik Lombok Tengah (Loteng), Syamsudin menyatakan penyumbang angka pengangguran terbanyak adalah dari kalangan anak pejabat  atau anak warga yang berada.

Pasalnya, kebanyakan anak pejabat atau anak orang berada ini setelah menyelesaikan pendidikannya pasti akan mengagur, karena mereka mencari pekerjaan sesuai dengan lulusan pendiikan tersebut.  Berbeda dengan warga yang tidak berada, pastinya ingin melakukan pekerjaan apa saja, yang penting mendapatkan uang. Guna memenuhi kebutuhannya.

“Kebanyakan ini. Tapi memang tidak secara keseluruhan. Karena ada juga yang baru lulus kemudian langsung bekerja,” jelasnya saat ditemui diruangan kerjanya, kemarin.

Ia menegaskan, untuk data jumlah penggangguran tahun ini, pihaknya masih menunggu data dari Provinsi NTB.  Namun pihaknya memperkirakan tingkat pengangguran tahun ini akan mengalami kenaikkan lumayan cukup besar.  Hal itu terjadi karena dampak penyebaran wabah  Covid-19 yang hingga saat ini masih terjadi.

 “Ini sudah jelas. Karena Covid-19 ini banyak pengangguran di wilayah Loteng,” jelasnya.

 Namun, jika berpacu pada data yang tercatat sebelumnya.  Memang angka pengangguran di Loteng ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimana datanya, pada tahun 2018 tercatat angka pengguran sebanyak 3,08 persen kemudian tahun 2019  sekitar 2,44 persen.  “Tapi itu dalam kondisi normal. Beda dengan kondisi sekarang ini,” tuturnya.

Ia mengaku, pada intinya Covid-19 yang mulai terjadi pada awal bulan tersebut berdampak pada semua lending sektor.  Terutama pada pengusaha, UMKM, perhotelan dan lainnya. Sehingga, mereka terapksa selain merumahkan kariawannya, namun melakukan PHK. “Mereka terpaksa, karena mereka tidak bisa bayar gaji kariawannya, sebab usahanya terdampak,” tuturnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Loteng, R Mulyantoro membenarkan, bahwa akibat virus korona ini, membuat semua perusahaan baik bergerak di bidang pariwisata maupun lainnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan kariawannya.  Alasan, perusahan mengambil keputusan tersebut, karena pihak perusahaan tidak sanggup untuk menggaji mereka, sebab kemasukkan sejak terjadi korona sangat sepi bahkan malah tidak ada.

“Persoalan ini bukan hanya terjadi untuk perusahaan di Loteng saja. Namun perusahaan di kabupaten lainnya juga melakukan hal serupa.  Sebab, mereka tidak mampu untuk menggaji kariawannya lagi,”  katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, kemarin.  (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Peluang Menang Lobar Lebih Kuat

Read Next

Pendemo Ngamuk, Bakar Ban dan Rusak Fasilitas di Kantor Bupati

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *