Aliansi Rakyat NTB Menggugat, “KPK Mati” di Tengah Krisis Demokrasi

  • Bagikan
IMG 20210623 WA0002
Arif/ radarmanadalika.id Massa aksi dari Aliansi Rakyat NTB Menggugat saat melakukan aksi didepan gedung DPDRD NTB

Mataram – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB menggugat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD NTB. Massa aksi dari BEM dan organisasi kemahasiswaan yang ada di kota mataram ini melakukan aksi terkait tes wawasan Kebangsaan yang dilakukan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengakibatkan 75 pegawai di badan anti rasuah ini diberhentikan.
Dalam orasinya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram Yusril Ashfahani mengatakan, matinya KPK di tengah krisis demokrasi ini serta tingginya pajak ini adalah masalah yang terjadi di KPK, dimana dilihat dari tingginya nilai pajak negara dan komponennya yang menjadikan uang APBN dan APBD harus di awasi lebih serius lagi. Dalam hal ini tentunya KPK adalah salah satu harapan saat ruang demokrasi yang di bungkam seperti saat ini.

‘’Matinya KPK di tengah krisis demokrasi ini serta tingginya pajak. Kami menolak rancangan undang-undang perpajakan dan undang KPK yang telah di sahkan beberapa tahun yang lalu kemudian mendesak bagaimana kemudian KPK di selamatkan kembali itu mejadi tuntutan kami,’’ unkapnya saat diwawancarai Radarmandalika.id pada Selasa, 22/6/2021.

Yusril juga mengemukakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK ini seharusnya berisikan pertanyaan yang mencerminkan nilai-nilai pancasila, namun justru pada kenyataannya saat ini bertolak belakang.

Tidak kunjung ditemui oleh aggota Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat, massa aksi berencana akan kembali melakukan aksi yang serupa di jalan Udayana. (rif)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *