LOTIM – Aliansi Masyarakat Menggugat (Alaram) NTB ikut menyoroti soal kelangkaan pupuk bersubsidi. Pasalnya pupuk saat ini sangat dibutuhkan oleh petani.
Berangkat dari kondisi ini, Ketua Alarm NTB, Arsa Ali Umar menilai pemerintah lamban dalam menyediakan kebutuhan para petani. Hal ini menurutnya terjadi karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah khususnya dinas terkait. “Harusnya yang subsidi dipercepat ketersediaanya,” tegasnya saat dikonfirmasi Radarmandalika.id, Kamis (07/01).
Soal ketersediaan pupuk non subsidi yang sementara waktu diarahkan oleh Dinas Pertanian untuk digunakan oleh masyarakat, dia mengaku kondisinya juga mengalami kelangkaan.
“Jangan sampai pupuk subsidi datang setelah masyarakat selesai memakai pupuk,” katanya.
Dia juga menyesalkan sikap dinas terkait yang tidak mengambil langkah antisipatif terhadap kelangkaan, terlebih kelangkaan ini sering terjadi setiap tahunnya pada musim- musim petani sangat membutuhkannya.
“Seharusnya ada langkah preventif yang diambil oleh dinas terkait, biar kejadian seperti ini tidak terjadi setiap tahunnya,” tegasnya.
Ditambahkan seorang ptani padi dari Kecamatan Sakra Timur, Karmin. Dia mengaku terpaksa membeli pupuk jauh- jauh hari sebelum penanaman karena ketersediaan pupuk pada saat dibutuhkan sering tidak mencukupi.
“Sebelum nanam padi kita beli, kalau mau waktu pemupukannya pas, misalnya 15 sampai dengan 20 hari setelah tanam,” kata Karmin.
Ia menambahkan, petani sering membayar dengan harga yang lebih mahal dari waktu sebelumnnya, sehingga menurutnya sangat memberatkan para petani. Lonjakan harga ini menurut dia, sering terjadi terutama untuk pupuk tertentu yang tingkat penggunaannya sangat tinggi di masyarakat.
Dia sebagai petani berharap, setiap tahunnya pemerintah dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi masyarakat khususnya petani, sehingga hasil pertanian mereka dapat meningkat dan lebih baik dari tahun ke tahun.
“Yang penting pupuk itu tetap tersedia,” tegasnya.(ndi)