Mataram – Terkuaknya dugaan dana umat bocor dengan penggelapan dana umat dan tingginya gaji petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT), membuat lembaga peduli kemanusiaan disorot publik.
Sementara di NTB sendiri ACT sudah ada sejak 2017 dengan ribuan donatur yang banyak tersebar di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
Perwakilan ACT yang ada di NTB tidak berani membuka pendapatan dari para donatur yang ada di NTB, bahkan untuk informasi itu saat ini sudah terpusat satu pintu. Hal itu di sampaikan oleh, Helmi perwakilan ACT Mataram, NTB.
“Terkait pendapatan di NTB pertahun dari sekian banyak donatur. Terkait itu, dengan rasa hormat nanti akan dijawab satu pintu saja, untuk informasi khusus di tangani oleh pusat walaupun kami tentu pasti mengetahui,” ungkap Helmi saat di wawancarai di kantor ACT, Selasa, (5/7/2022). oleh Radarmandalika.id.
Disampaikan juga bahwa mungkin untuk di maklumi bersama kondisinya seperti itu bukan pihaknya yang menyampaikan supaya tetap satu pintu penyampaiannya.
“Kita diarahkan kalau misalnya ada teman-teman media di arahkan satu pintu ke pusat,” kata Helmi.
Pada dasarnya kalau di cabang itu memang kita terus berjalan sampai sekarang.
Lehih jauh di sampaika oleh Helmi, bahwa sistem kaungan ACT terpusat. Sehingga menjadikan pihaknya tidak bisa memberi banyak jawaban. Kenapa demikian, karena saat ini banyak di sorot yaitu terkait keuangannya dan bagaimana pola pengelolaan dan potongannya gajinya seterusnya dan aitem-aitemnya.
“Apapun itu berkaitan dengan keungan, karena sistem keungan kami terpusat berarti kontrol penuh adalah dari pusat dan itu yang perlu kami sampaikan,” tuturnya.
Dikatakan pula karena keuangan terpusat jadi kontrol programnya juga dari pusat yang diajukan dengan besar nominal dan terget manfaatnya, termaksud juga dengan besaran gaji dan program ACT juga tidak dikelola cabang melainakn langsung dari pusat.
Dijelaskannya juga, pada rekening biro ACT NTB hanya bisa memasukan dana tapi tidak bisa mengeluarkan.”Seperti gaji dan yang paling berhak menjawab untuk program-program lain juga yang paling berhak adalah pusat, bukan kami ingin mempersulit atau tidak ingin transparan alangkah baiknya untuk kondisi seperti ini itu satu pintu informasinya, jawabannya.
Di tempat yang sama, Lalu Muhammad Alfian yang merupakan senior menejer area timur yang meliputi Nusa Tenggara, Papua dan Maluku mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti melakukan aksi kemanusian meski di timpa masalah yang sejak Januari lalu telah dilakuka upaya penyelesaian dengan melakukan pergantian pimpinan.
” Kami menyadari masalah ini dan konsekwensi. Kami sudah melakukan konsolidasi, kami tidak akan berhenti untuk aksi kemanusian,” ungkap Alfian.(rif)