MATARAM – Lakpesdam PWNU NTB tengah menyoroti keberadaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di berbagai daerah. Termasuk di kota Mataram. Di masa politik ini, Lakpesdam tidak ingin JPS tersebut dipolitisir.
Diketahui, Kota Mataram salah satu kabupaten/kota yang mengalokasikan APBD-nya untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 yang ada di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram telah menggarkan program JPS sampai dengan tahap V. Penambahan waktu pendistribusian paket bantuan JPS tersebut dilakukan atas adanya aspirasi dan permintaan masyarakat kepada pemerintah baik lewat eksekutif dan legisltif.
Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Muhammad Jayadi menegaskan, langkah pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran JPS tahap V juga harus dikawal secara ketat. Pihaknya khawatir bantuan JPS tahap V rentan dipolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu, mengingat secara bersamaan ada agenda politik pemilihan walikota dan wakil walikota, sehingga bantuan-bantuan semacam ini rentan disalahgunakan.
“Kami mendorong supaya masyarakat mengawasi distribusi paket bantuan JPS tahap V ini,” pesannya di hadapan Radar Mandalika, kemarin.
Lakpesdam PWNU NTB telah membuka posko pengaduan untuk mengawasi potensi korupsi dan diskriminasi pada pendistribusian bantuan sosial selama pandemi covid-19, lewat jaringan di masing-masing kelurahan.
“Masyarakat jangan takut melapor jika ditemukan indikasi penyalahgunaan,” pesannya.
“Laporkan jika ada warga yang berhak namun tidak diberikan bantuan karena berbeda pilihan,” sambung dia.
Pengurus Lakpesdam PWNU NTB mengapresiasi langkah pemerintah Kota Mataram yang terus memperlihatkan komitmennya dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19, melalui program jaring pengaman social (JPS). Namun bukan serta merta luput dari pengasawan bersama. (jho)