JAKARTA – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menegaskan pentingnya seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yuddy, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur secara tegas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Dalam ketentuan tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu menjelaskan, kewenangan Presiden mengusulkan calon Wakil Presiden merupakan bagian penting dari desain sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
Menurutnya, para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan pengajuan calon tersebut kepada Presiden, bukan kepada partai politik, fraksi di parlemen, ataupun kelompok kepentingan tertentu.
Yuddy menilai kewenangan itu berkaitan erat dengan tanggung jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029 menjadi tanggung jawab politik Presiden di hadapan rakyat.
Karena itu, Presiden dinilai memiliki kepentingan besar untuk memastikan Wakil Presiden yang mendampinginya merupakan figur yang dipercaya, memahami arah kebijakan, serta mampu memperkuat efektivitas pemerintahan.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” tegas mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.
Yuddy tidak mempermasalahkan munculnya berbagai usulan nama calon Wakil Presiden dari partai politik, tokoh nasional, maupun masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Namun, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan dua figur yang akan diajukan kepada MPR.
“Pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
Yuddy juga menaruh harapan besar kepada anggota MPR agar mempertimbangkan kebutuhan Presiden Prabowo dalam menentukan figur pendamping pemerintahan hingga 2029.
Ia berpandangan, keputusan politik dalam pengisian jabatan Wakil Presiden seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok, tetapi juga keberlanjutan pemerintahan dan stabilitas nasional.
“Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan,” ujarnya.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy menilai figur Wakil Presiden yang ideal harus mampu meringankan beban Presiden, bukan justru menciptakan persoalan politik baru dalam pemerintahan.
Salah satu kriteria penting, menurutnya, adalah sosok yang telah memiliki hubungan kepercayaan panjang dengan Presiden serta terbukti memiliki kesetiaan terhadap visi dan agenda pembangunan nasional.
“Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama,” ungkapnya.
Selain memiliki kedekatan dan kepercayaan dengan Presiden, calon Wakil Presiden juga dinilai harus mempunyai kemampuan komunikasi politik yang kuat.
Kemampuan membangun hubungan dengan DPR, partai politik, serta berbagai kekuatan politik di luar koalisi pemerintahan menjadi faktor penting untuk memastikan agenda pembangunan nasional berjalan efektif.
Yuddy menilai tantangan pemerintahan Prabowo tidak hanya berasal dari dinamika politik dalam negeri, tetapi juga tekanan ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
Karena itu, figur Wakil Presiden diharapkan memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, serta strategi pembangunan nasional.
“Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” jelasnya.
Yuddy menambahkan, kemampuan menyelesaikan persoalan melalui dialog dan membangun komunikasi lintas kelompok juga menjadi syarat penting bagi calon Wakil Presiden.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan pandangan politik sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.
“Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik. Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja,” katanya.
Lebih jauh, Yuddy mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial, Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis yang memperkuat kepemimpinan Presiden, bukan membangun pusat kekuasaan tandingan.
Ia menilai figur yang mampu bekerja efektif tanpa mencari panggung politik pribadi justru lebih dibutuhkan untuk menjaga kekompakan pemerintahan.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” ujarnya.
Yuddy juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik selama proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Menurutnya, ketidakpastian politik yang berlangsung terlalu lama berpotensi memengaruhi kepercayaan investor, aktivitas dunia usaha, serta persepsi pasar terhadap stabilitas pemerintahan Indonesia.
Karena itu, ia berharap seluruh kekuatan politik mengutamakan kepentingan nasional dan menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkas Yuddy. (red)