Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) melaksanakan rapat pengharmonisasian empat rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur di Ruang Rapat Mandalika Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (22/10/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Risman Somantri, sebagai upaya memastikan rancangan peraturan yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Empat rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sembalun, Standar Harga Satuan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Erbata Sri Muliatini, Tim Kerja Pengharmonisasian Kanwil Kemenkum NTB, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, serta perangkat daerah selaku pemrakarsa rancangan.

Dalam arahannya, Risman menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur beserta perangkat daerah yang telah hadir secara langsung dalam proses pengharmonisasian. Ia menegaskan bahwa tahapan ini penting untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan agar tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah, salah satunya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Kepala Divisi P3H, Erbata Sri Muliatini, turut menekankan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan keselarasan substansi rancangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi seluruh pihak untuk menyampaikan masukan dan menyempurnakan rancangan peraturan yang dibahas, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi pengaturan.

Dalam pembahasan, tim pengharmonisasian memberikan sejumlah catatan terhadap substansi dan teknik penyusunan keempat rancangan. Catatan tersebut antara lain mencakup kejelasan kedudukan dan kewenangan pengelola destinasi pariwisata Sembalun, hubungan kelembagaan serta mekanisme pengelolaan dan distribusi manfaat ekonomi; penyesuaian rumusan terkait organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; penyusunan standar harga satuan yang berpedoman pada ketentuan standar harga satuan regional; serta pemenuhan ketentuan Standar Pelayanan Minimal bagi Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, Biawansyah Putra, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum NTB dan berharap hasil harmonisasi dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil. Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang selaras, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tindak lanjut kegiatan akan dilaksanakan sesuai hasil dan kesepakatan dalam berita acara pengharmonisasian sebagai dasar penyelesaian proses harmonisasi.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *