LOMBOK TENGAH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengharmonisasi tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lombok Tengah terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rabu (21/10/2026), di Ruang Rapat Kantor Bupati Lombok Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, saat membuka rapat menegaskan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas produk hukum daerah melalui fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,” ujarnya.
Ia menekankan regulasi yang disusun harus memiliki landasan hukum yang tepat, dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Tujuh Raperbup yang dibahas meliputi pengelolaan pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya, remunerasi, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, investasi, utang atau pinjaman, pengadaan barang dan jasa, serta tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan rencana bisnis dan anggaran BLUD.
Dalam pembahasan, Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Hafsah Idiyanti, menjelaskan urgensi pengaturan pengelolaan pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya. Regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi BLUD untuk merekrut tenaga kesehatan guna memenuhi kekurangan tenaga di puskesmas, termasuk 11 jenis tenaga yang belum terpenuhi.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring belum seimbangnya ketersediaan tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk dan meningkatnya pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, formasi aparatur sipil negara untuk kebutuhan tenaga tersebut belum tersedia, sementara pengangkatan tenaga honorer di puskesmas tidak lagi diperbolehkan.
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB bersama perangkat daerah pemrakarsa selanjutnya melakukan analisis konsepsi dan pembahasan substansi serta teknik penyusunan peraturan. Hasil rapat menyepakati bahwa ketujuh Raperbup dapat dilanjutkan dengan penyempurnaan berdasarkan catatan dan hasil pembahasan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini, berharap regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan BLUD di Lombok Tengah. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan Kanwil Kemenkum NTB sejak tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan agar proses penyusunan regulasi lebih terarah dan berkualitas.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara pengharmonisasian oleh Erbata Sri Muliatini bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yakni Sekretaris Dinas Kesehatan.
Selanjutnya, ketujuh Raperbup tersebut akan disempurnakan berdasarkan hasil harmonisasi sebelum diproses ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(red)
