Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar Rapat Koordinasi Pemenuhan Lembar Pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Rekomendasi Perbaikan/Aksi Korektif dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Rabu (21/10), di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini bertujuan memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi perbaikan sekaligus memastikan kelengkapan data dukung dari masing-masing bagian, bidang, dan kelompok kerja (Pokja).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang harus dievaluasi secara berkala. Ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB secara umum telah berjalan dengan baik, tetapi sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian bersama sebagai dasar perbaikan.

“Setiap kesempatan evaluasi harus menjadi momentum bagi kita untuk berbenah. Rencana tindak lanjut perlu disusun secara cermat dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Kelengkapan dokumen bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” tegas Risman.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini, menyampaikan bahwa koordinasi lintas bidang dan penguatan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendorong optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia juga diharapkan semakin kuat, khususnya dalam mendukung penyebarluasan informasi hukum dan pemenuhan hak masyarakat melalui pelayanan yang inklusif.

“Melalui koordinasi ini, kita berharap setiap rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara optimal, didukung data yang lengkap, serta dilaksanakan melalui kolaborasi yang baik. Dengan demikian, upaya perbaikan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Erbata.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Pokja BSK, Muhammad Faris Izharul Haq, memaparkan mekanisme pemantauan RTL dan meminta seluruh bagian, bidang, serta Pokja memperbarui progres pelaksanaan tindak lanjut sesuai kondisi aktual. Pemenuhan lembar pemantauan dan data dukung ditargetkan selesai pada minggu kedua November 2026. Selain itu, optimalisasi Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) turut ditekankan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan penilaian penerima layanan.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum NTB mendorong seluruh unit untuk memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta memastikan pelayanan publik dilaksanakan secara akuntabel dan inklusif. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan perbaikan berkelanjutan yang berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *