MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengharmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2027–2031, Kamis (15/10/2026). Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan rancangan regulasi memiliki kesesuaian substansi dan teknik penyusunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, secara daring melalui Zoom. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kehadiran Pemerintah Kota Bima beserta perangkat daerah dan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tambah Risman.
Ia berharap regulasi yang disusun dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan, Kepala Bagian Hukum Kota Bima, Ahsanurrahman, menjelaskan bahwa RAD PUG disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta penganggaran pembangunan daerah.
Selanjutnya, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan sejumlah catatan hasil pencermatan terhadap rancangan, antara lain konsistensi penggunaan istilah dan definisi sesuai peraturan yang lebih tinggi, penyeragaman istilah Gender Analysis Pathway (GAP), serta penyempurnaan rumusan langkah analisis gender agar lebih objektif dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pemrakarsa bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Bima menyatakan menerima saran perbaikan dan catatan yang disampaikan tim perancang untuk penyempurnaan rancangan regulasi tersebut.
Hasil harmonisasi selanjutnya ditindaklanjuti melalui penyempurnaan draf Raperwali berdasarkan catatan dan hasil pembahasan bersama. Setelah perbaikan dilakukan sesuai hasil harmonisasi, proses pembentukan produk hukum daerah dilanjutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.(red)
