MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan harmonisasi terhadap 1 Rancangan Peraturan Daerah (raperda) dan 12 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sumbawa, Kamis (15/10/2026), di Aula Kanwil Kemenkum NTB.
Kegiatan dibuka secara virtual oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa beserta perangkat daerah yang hadir. Ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan forum penting untuk menyelaraskan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi materi muatan serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Melalui harmonisasi, kami berharap setiap rancangan peraturan yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, rumusan yang jelas, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Risman.
Harmonisasi mencakup penyempurnaan nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Pada Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perbaikan difokuskan pada sistematika, struktur batang tubuh, serta kesesuaian dengan bagian penjelasan. Sementara itu, Raperbup tentang Bale Entrepreneur Muda Milenial diselaraskan sebagai landasan hukum Program BALE MULA untuk mendukung bantuan modal UMKM dan pendampingan entrepreneur milenial.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyetujui masukan dan saran dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi oleh kedua pihak.(red)
