LOBAR–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 resmi disahkan DPRD Lombok Barat (Lobar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar, Selasa (29/9). Penandatanganan nota kesepakatan antara dua lembaga itu dilakukan Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha bersama unsur Pimpinan DPRD Lobar saat paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD Perubahan di ruang sidang DPRD Lobar.
Total APBD Perubahan yang disepakati sebesar Rp2,45 triliun, meningkat dari APBD murni 2026 sebesar Rp2,39 triliun. Penambahan anggaran itu bersumber dari dana transfer pusat dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025.
Pemkab Lobar menegaskan arah prioritas APBD Perubahan itu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan penanganan kebencanaan. Termasuk di sana penambahan gaji guru PPPK Paruh Waktu.
“Pelayanan kepada masyarakat, kebutuhan langsung masyarakat, ini yang kami prioritaskan,” ungkap Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha kepada awak media selepas paripurna.
Beberapa program yang menjadi prioritas di antaranya di sektor pelayanan kesehatan: penambahan dana Universal Health Coverage (UHC) dari Rp60 miliar menjadi Rp70 miliar, kemudian penambahan sejumlah alat kesehatan untuk rumah sakit umum daerah. Di bidang pendidikan, di antaranya penambahan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu untuk status guru non-Sertifikasi Pendidik (Serdik) dari Rp500 ribu menjadi Rp760 ribu dan Guru Serdik dari Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu. Dari sisi penanganan kebencanaan, Pemkab Lobar menganggarkan penambahan dua unit mobil pemadam kebakaran dan dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Narmada dan Sekotong. Langkah ini diambil untuk membantu mempercepat response time penanganan kebakaran di kawasan Utara dan Selatan Lobar. Untuk penanganan bencana kekeringan, Pemkab menganggarkan dua unit mobil truk tangki air untuk menyokong dropping air bersih kepada warga terdampak kekeringan, termasuk rencana pembuatan sumur bor di sejumlah titik wilayah Lobar.
“Termasuk infrastruktur, misalnya Damkar butuh UPT, sudah tertuang juga (APBD-P) dan mudah-mudahan segera terealisasi. Kemudian perangkatnya juga sudah kita tuangkan dalam APBD, pengadaan mobil kebakaran. Termasuk juga DLH, terus juga BPBD ya untuk mobil tangki, itu juga sudah masuk semua prioritas-prioritas,” beber Ummi Nurul.
Terkait sorotan legislatif mengenai serapan realisasi APBD yang masih rendah, belum mencapai 40 persen hingga memasuki bulan ke-10, Ummi Nurul tidak membantahnya. Kejadian operasi tangkap tangan (OTT) bupati nonaktif yang terjadi beberapa waktu lalu turut menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran belanja daerah. Namun, menurutnya, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar sudah mencapai sekitar 73 persen dari target PAD.
Meski diakuinya OPD kini lebih berhati-hati, Ummi menegaskan prinsip itu tidak lantas menghambat realisasi program tersebut.
“Saya sampaikan begitu, arahkan kepada Kepala OPD, apa yang seharusnya kita kerjakan dengan cepat, realisasikan. Jangan sampai ditahan, tidak usah takut, saya bilang,” imbaunya.
Ummi Nurul masih optimistis realisasi serapan anggaran APBD itu bisa terkejar di akhir tahun. Sebab, langkah mitigasi sudah dilakukan pihaknya untuk tidak menjalankan program yang membutuhkan tender dan waktu pengerjaan berisiko tidak selesai, mengingat sisa waktu tahun anggaran hanya menyisakan sekitar 3 bulan saja. Sehingga, pihaknya lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh pelayanan kepada masyarakat dan kebencanaan.
“Sehingga kemarin dalam pembahasan bersama Kepala OPD, ada yang memang tidak sanggup dikerjakan karena tender, kita alihkan kepada belanja publik yang lebih prioritas seperti alkes. Itu kan kebutuhan publik karena rumah sakit membutuhkan. Alhamdulillah DPR luar biasa, artinya tidak ada kami bargaining-bargaining ini, berdasarkan kesadaran bersama. Terima kasih kepada pimpinan, juga anggota semua,” pungkasnya.
Senada, Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi mengungkapkan alokasi anggaran APBD Perubahan ini lebih diprioritaskan pada pelayanan kebutuhan masyarakat dan penanganan kebencanaan, termasuk dengan penambahan gaji PPPK Paruh Waktu.
Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah menyokong anggaran rehabilitasi sosial korban kekerasan bagi kelompok rentan perempuan dan anak, termasuk untuk korban penyalahgunaan narkoba.
“Tentunya APBD Perubahan ini prioritas untuk kebutuhan kepada masyarakat, termasuk penambahan gaji guru PPPK PW. Beberapa menganggarkan terkait rehabilitasi sosial. Alhamdulillah sudah masuk semua,” jelasnya.
Ketua DPD II Golkar Lobar itu masih tetap optimistis realisasi serapan anggaran APBD akan tercapai hingga akhir tahun ini. Selain telah menyisir sejumlah proyek fisik yang berisiko besar untuk ditender, pihaknya juga tetap memotivasi OPD untuk merealisasikan programnya.
“Kita peningkatan pelayanan publik. Alhamdulillah semua kepentingan masyarakat sudah dianggarkan,” ucapnya.
Meski demikian, tugas pengawasan tetap akan dilakukan pihaknya. Terutama untuk tahun anggaran mendatang, agar SiLPA tidak kembali terjadi.
“Kita permaklumi tahun ini SiLPA karena sikon, insyaallah di 2027 kita maksimalkan,” pungkasnya. (Win)