DOMPU–Sebanyak 11 orang dengan HIV tercatat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Dari jumlah tersebut, delapan pasien merupakan laki-laki dan tiga lainnya perempuan dewasa.
Data tersebut kembali menyoroti pentingnya deteksi dini HIV, penanganan penyakit penyerta, akses pengobatan, serta upaya mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV.
Direktur RSUD Dompu, dr. Fitratul Ramadhan, mengatakan sebagian pasien baru diketahui memiliki HIV setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Menurutnya, pasien umumnya datang dengan keluhan penyakit lain. Setelah menjalani pemeriksaan, tenaga kesehatan kemudian menemukan adanya infeksi HIV.
“Ini kami ketahui setelah dirawat. Biasanya mereka masuk rumah sakit karena menderita penyakit-penyakit TBC, setelah dirawat barulah kami ketahui mereka mengidap HIV,” kata Fitratul, Jumat (7/8).
11 Pasien Bukan Gambaran Keseluruhan Kasus HIV di Dompu
Fitratul mengatakan, dari delapan pasien laki-laki tersebut, rumah sakit memperoleh informasi mengenai riwayat hubungan sesama jenis pada sejumlah pasien.
Namun, orientasi seksual seseorang tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki HIV atau tidak. HIV dapat menular melalui beberapa mekanisme tertentu, termasuk hubungan seksual tanpa perlindungan dengan pasangan yang memiliki HIV dan belum terkontrol, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu ke anak dalam kondisi tertentu.
Karena itu, angka 11 pasien yang dirawat di RSUD Dompu tidak dapat dianggap sebagai jumlah keseluruhan orang dengan HIV di daerah tersebut.
Data rumah sakit hanya menggambarkan pasien yang mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan tersebut. Masih dimungkinkan terdapat orang yang belum mengetahui status HIV-nya karena belum menjalani pemeriksaan.
“Sampai saat ini tidak ada yang dari kalangan pelajar maupun anak di bawah umur. Masih banyak lagi yang belum kita ketahui,” ujar Fitratul.
Ia menjelaskan, HIV pada fase awal dapat tidak menimbulkan gejala yang spesifik. Seseorang bahkan dapat terlihat sehat dalam waktu lama meskipun membawa virus.
Kondisi tersebut membuat pemeriksaan HIV menjadi penting, terutama bagi orang yang memiliki faktor risiko paparan.
DPRD Dompu Dorong Penanganan HIV Secara Terpadu
Ketua DPRD Dompu, Muttakun, meminta pemerintah daerah tidak menangani persoalan HIV hanya melalui satu instansi.
Menurutnya, penanganan perlu melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan yang terintegrasi.
“Bicara HIV di Dompu dengan jumlah kasus yang ada itu menyentakkan kita semua. Ini menjadi lampu merah dan mengingatkan semua pihak untuk secara terpadu dan terintegrasi bergerak mencegah perilaku yang menyebabkan HIV tertular pada manusia,” kata Muttakun.
Muttakun juga menyoroti kebutuhan fasilitas pendukung bagi penanganan HIV di Dompu.
Ia menyebut belum adanya rumah singgah sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. “Di Dompu tidak ada rumah singgah, itu akan jadi masalah,” ujarnya.
Namun, penanganan HIV perlu tetap berorientasi pada kesehatan masyarakat, perlindungan hak pasien, kerahasiaan medis, pengobatan dan pengurangan stigma.
Orang dengan HIV tidak semestinya dikucilkan dari lingkungan sosial. Dengan pengobatan antiretroviral (ARV) yang dilakukan secara konsisten, jumlah virus dalam tubuh dapat ditekan hingga tidak terdeteksi. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan penurunan risiko penularan HIV melalui hubungan seksual.
Karena itu, akses terhadap tes HIV, pengobatan, konseling dan pendampingan menjadi bagian penting dari strategi penanganan.
Muttakun: Penanganan Harus “Dikeroyok”
Muttakun mengatakan pemerintah kabupaten perlu melibatkan kecamatan, desa, serta berbagai unsur kewilayahan dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV. “Harus keroyokan menangani kasus ini,” tegasnya.
Ia juga menyatakan siap mendorong dukungan anggaran apabila pemerintah daerah belum mengambil langkah dalam waktu dekat.
“Kita tunggu dulu ada tidak dari pemerintah kabupaten mau memfasilitasi. Kalau dalam satu minggu ke depan ini tidak ada yang memfasilitasi, saya akan ambil alih memfasilitasinya nanti,” ujarnya.
Stigma Bisa Menjadi Hambatan Deteksi HIV
Persoalan HIV di Dompu tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasien yang telah ditemukan. Tantangan lainnya adalah bagaimana menemukan orang yang belum mengetahui status HIV mereka dan memastikan pasien yang telah terdiagnosis dapat menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
Stigma terhadap HIV dan kelompok tertentu dapat menjadi salah satu hambatan seseorang untuk memeriksakan diri.
Semakin besar ketakutan seseorang terhadap stigma dan diskriminasi, semakin besar pula kemungkinan pemeriksaan ditunda. Kondisi tersebut dapat menyulitkan upaya deteksi dini dan pengendalian penularan.
Muttakun menilai upaya pemerintah selama ini sudah dilakukan, tetapi membutuhkan keterlibatan lebih banyak pihak.
“Saya yakin itu sifatnya preemtif saja. Sudah dilakukan teman-teman di Dikes, cuma tidak boleh hanya satu pihak saja. Harus dilakukan secara terpadu,” tuturnya.
Penanganan HIV, dengan demikian, membutuhkan kombinasi antara edukasi, pencegahan, pemeriksaan yang mudah diakses, layanan pengobatan, konseling, perlindungan kerahasiaan pasien, serta pengurangan stigma.
Data 11 pasien yang dirawat di RSUD Dompu sebaiknya menjadi momentum untuk memperkuat layanan kesehatan dan deteksi dini.
Pertanyaan penting berikutnya bukan hanya berapa orang yang telah mendapatkan perawatan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat memiliki akses pemeriksaan dan pengobatan tanpa takut mengalami stigma atau diskriminasi. (susan)