LOBAR—Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Lalu Ivan Indaryadi mengapresiasi kepedulian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Lobar. Arahan lembaga antirasuah saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah beberapa hari lalu dianggap Ivan bentuk kepedulian mencegah terjadinya tindak korupsi, khususnya di Lobar. Terlebih pascakasus OTT bupati nonaktif, Lobar masih terus berbenah atau recovery.
“Kita mengapresiasi, berterima kasih kepada KPK dan Mendagri, serta BPKP. Kita berterima kasih banyak atas kegiatan pada waktu itu. Saya juga kebetulan hadir di situ,” ungkap pria yang akrab disapa Mamiq Bajang Sekotong (MBS) itu, Selasa (8/9).
Pihaknya di lembaga legislatif bersama eksekutif berkomitmen menindaklanjuti arahan KPK. Terutama Pokok Pikiran (Pokir) dewan yang juga menjadi atensi KPK, agar tidak menyalahi ketentuan regulasi.
“Tentunya pokir itu sudah tidak boleh lintas dapil. Intinya yang penting sudah sesuai dengan hasil reses dan masuk di SIPD,” ucapnya.
Menurutnya, langkah penataan pemerintahan ini harus dilakukan untuk kebaikan daerah. Bahkan beberapa hari lalu, Wabup Lobar sudah bertemu dengan seluruh anggota DPRD Lobar membahas tindak lanjut arahan KPK tersebut.
“Intinya kita berkomitmenlah. Terutama di pemerintahan di Lombok Barat ini, wabilkhusus di DPRD, kita berkomitmen untuk mengikuti saran dari KPK dan Mendagri tersebut,” jelasnya.
Pembenahan pengelolaan pemerintahan dinilai politisi Golkar itu menjadi keharusan. Sebab, semua saran maupun arahan KPK tidak terlepas untuk menjaga pemerintahan terbebas dari tindakan korupsi, sehingga kesejahteraan masyarakat dan daerah bisa tercapai.
“Iya, untuk kita bagaimana cara melakukan pengelolaan, tata kelola pemerintahan ini dengan yang baik,” ucapnya.
Tidak sampai di situ saja, salah satu arahan dan pesan KPK serta Mendagri yang dianggap Ivan penting ditindaklanjuti adalah menjaga hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Keharmonisan dua lembaga itu akan sangat memengaruhi jalannya pemerintahan yang sehat.
“Intinya eksekutif dan legislatif itu harus membangun hubungan yang lebih baik,” pungkasnya. (Win)