MATARAM — Pedagang pasar memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keberadaan dan daya saing pedagang pasar rakyat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A., saat mewakili Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal sekaligus membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) NTB Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).
Dalam sambutannya, H. Lalu Wiranata menyampaikan salam dan penghargaan Gubernur NTB kepada seluruh peserta Muswil. Ia menegaskan, aktivitas perdagangan di pasar memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
«“Roda perekonomian kita digerakkan oleh para pedagang. Ketika aktivitas perdagangan berjalan, maka ekonomi masyarakat juga bergerak,” ujar H. Lalu Wiranata.»
Menurutnya, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi masyarakat. Di dalamnya terdapat mata rantai yang saling terhubung, mulai dari pedagang, pelaku UMKM, petani, nelayan, perajin, distributor hingga konsumen.
Atas dasar itu, keberadaan APPSI dinilai penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat, menjaga stabilitas harga hingga mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Pemprov NTB Dorong Penataan Pasar Rakyat
H. Lalu Wiranata juga menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk terus mendorong penataan pasar rakyat di berbagai kabupaten/kota.
Menurutnya, penataan pasar membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya melalui dinas yang membidangi perdagangan.
«“Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui dinas perdagangan untuk mulai menata pasar-pasar tradisional kita,” katanya.»
Ia menyebut salah satu pasar yang mendapatkan penataan tahun ini berada di Kuting, Madalikan, dengan dukungan anggaran PDRB.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pasar rakyat yang lebih tertata, nyaman, sehat dan mampu menunjang aktivitas perdagangan masyarakat.
Namun, pembangunan pasar menurutnya tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Penataan juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pedagang agar mampu mengikuti perkembangan zaman.
Pedagang Pasar Harus Adaptif Hadapi Era Digital
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP APPSI, Muhammad Mijiburrahman, menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas pedagang pasar rakyat di tengah semakin ketatnya persaingan perdagangan.
Menurutnya, pedagang pasar tidak cukup hanya mengandalkan pola perdagangan konvensional. Pedagang perlu meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola usaha, pemanfaatan teknologi dan kemampuan membaca perubahan perilaku konsumen.
«“Pedagang rakyat harus dipacu untuk terus meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dengan pasar modern dan platform perdagangan digital. Modernisasi pasar dan pedagang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.»
Ia menegaskan, modernisasi pasar rakyat bukan berarti menghilangkan karakter dan budaya yang melekat pada pasar tradisional. Sebaliknya, modernisasi harus membuat pasar dan pedagang semakin adaptif, kompetitif dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
Karena itu, penguatan kapasitas pedagang perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur pasar. Pedagang perlu didorong agar lebih mudah mengakses informasi, permodalan, distribusi, teknologi hingga pemasaran.
APPSI Didorong Jadi Mitra Strategis Pemerintah
H. Lalu Wiranata berharap Muswil DPD APPSI NTB Tahun 2026 tidak sekadar menjadi forum pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan gagasan dan merumuskan langkah strategis dalam memperkuat pedagang pasar di seluruh NTB.
Pemprov NTB, kata dia, terbuka untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan APPSI dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pedagang.
“Pemerintah Provinsi NTB terbuka untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan APPSI. Kita ingin berbagai persoalan yang dihadapi pedagang dapat disampaikan dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Muswil DPD APPSI NTB Tahun 2026 turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP APPSI Muhammad Mijiburrahman, Ketua Umum DPD APPSI NTB Sudaryono, Pimpinan Perum Bulog Wilayah NTB yang diwakili Wakil Ketua Wilayah Bulog, jajaran DPD APPSI NTB, serta perwakilan APPSI dari seluruh kabupaten/kota se-NTB.
H. Lalu Wiranata berharap kepengurusan APPSI NTB ke depan semakin solid dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem perdagangan yang sehat, berkeadilan dan modern.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pasar rakyat diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga semakin berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.
“Semoga Muswil ini menghasilkan keputusan terbaik dan membawa APPSI semakin maju,” pungkasnya.(jho)