KLU–Program pokok pikiran DPRD Lombok Utara dari Partai Perindo nampak berbeda dengan sebagian besar anggota DPRD yang lain. Selain mengusulkan program pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, anggota DPRD dari Partai Perindo H.M.Taufik menganggarkan program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat.
Tercatat hampir ribuan warga didaftarkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dari anggaran pokir, dengan sebaran di tiga desa di Kecamatan Pemenang yakni Desa Pemenang Timur, Desa Gili Indah dan Desa Pemenang Barat.
Anggota DPRD Partai Perindo H.M.Taufik saat menggelar reses di Pemenang Barat pada Kamis (16/7) menyampaikan masyarakat penerima BPJS Ketenagakerjaan yang diprogram dari anggaran Pokir untuk saat ini menyentuh sekitar 921 warga, yang ada di tiga Desa di Kecamatan Pemenang. Dengan latar belakang yang penerima diantaranya mulai dari Petani, Nelayan, Boatman dan lainnya.
Ia menilai program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan menjadi hal penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat selain harus memprogramkan pembenahan infrastruktur, fasilitas umum dan pengadaan bantuan alat bagi kelompok.
“Jadi 50 persen anggaran pokir saya fokus kan pada program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, bagi saya ini penting sebagai jaminan bagi masyarakat yang mengalami musibah dalam kecelakaan kerja atau kematian yang nanti menerima santunan keuangan,” ungkapnya.
Ia menerangkan progam ini menjadi inisiatif dirinya sendiri bukan atas intruksi partai, dengan tujuan yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat ketika mereka mendapatkan masalah, mendapatkan musibah kerja, atau kecelakaan kerja.
“Ini sangat menyentuh kepada masyarakat kita. Semoga temen-temen Dewan yang lain juga ikut ambil bagian untuk memprogramkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi warga lain yang belum terdaftar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pemenang Barat Asmaad yang hadir dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Perindo H.M.Taufik mengapresiasi langkah yang dilakukan, menurutnya hal ini menjadi Program nyata, sebagaimana diketahui BPJS ketenaga kerjaan memiliki manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas DPMPTSP Lombok Utara Fahrudin menyampaikan untuk saat ini baru ada enam anggota DPRD Lombok Utara yang menganggarkan program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada masyarakat, dengan alokasi keseluruhan sebanyak 3.700 peserta dari sumber anggaran Pokir.
Sementara ada beberapa masyarakat telah tercover dari sumber pembiayaan lain diantaranya dari PAD sebanyak 20 ribu jiwa masuk kepesertaan, DBHCHT sebanyak 1050 jiwa, sehingga dari tiga alokasi anggaran tersebut total pembiayaan daerah untuk BPJS ketenaga kerjaan sebesar Rp 4,1 miliar.
“Kita sangat apresiasi anggota DPRD yang punya inisiatif dalam mendorong program ini, karena kita melihat masih banyak warga yang belum tercover, semoga nantinya ada anggota dewan yang lain turut memprogram hal sama, sehingga semua warga bisa terdaftar,” ungkapnya.(dhe)