Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan atau Policy Talks Tahun 2026 secara virtual pada Senin (22/6). Kegiatan yang mengusung tema “Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik” tersebut diikuti oleh tim pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) NTB sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan.
Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran dan pertukaran pengetahuan bagi para Analis Kebijakan dalam meningkatkan kualitas analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan fakta. Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan publik, tantangan implementasi kebijakan, serta pentingnya kolaborasi antarunit kerja dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Mewakili Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. “Analis Kebijakan dituntut untuk mampu menyajikan analisis yang tajam, berbasis data dan fakta, serta memberikan rekomendasi yang tepat dan implementatif bagi pengambil keputusan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa penguatan kapasitas Analis Kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada sesi materi, peserta memperoleh pemahaman mengenai peran Analis Kebijakan dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, dibahas pula penyusunan policy brief sebagai salah satu produk utama hasil analisis kebijakan yang berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan secara ringkas, jelas, dan aplikatif kepada para pengambil keputusan.
Materi lainnya menyoroti pentingnya integrasi aspek etika, moral, dan nilai keadilan dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Analis Kebijakan tidak hanya berperan sebagai penyedia data dan informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara norma hukum dan realitas sosial sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap semakin memperkuat kapasitas Analis Kebijakan dalam menghasilkan kajian dan rekomendasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi Analis Kebijakan merupakan investasi penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti. Menurutnya, penguatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.(red)