PERSKONFREN: Mendagri Tito Karnavian didampingi Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat jumpa pers selepas rapat Forkopimda Regional di Hotel Merummata Senggigi Lobar, Selasa (19/5). (WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA) 

LOBAR—Sejumlah Kepala Daerah Regional Maluku Nusa Tenggara Barat dan Timur diminta untuk aktif melihat potensi gesekan di Masyarakat. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinasi (Menko) Politik dan Keamanan (Polkam) RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) Regional tersebut di Hotel Merummata Senggigi Lombok Barat (Lobar), Selasa (19/5). Melihat kondisi beberapa daerah yang sedang mengalami konflik belum lama ini.

Kegiatan itu dihadiri langsung Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan sejumlah Bupati wakil bupati Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya kepala daerah, jajaran anggota Forkopimda tingkat provinsi juga turut hadir secara langsung. Di antaranya tampak para Kapolda, Pangdam, Danrem, Danlantamal, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), hingga Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) dari masing-masing wilayah.

Tito menekankan pengarahan strategis peran Forkopimda atas berbagai isu yang membutuhkan penanganan cepat. Baik bersifat rutin maupun dinamika terkini di lapangan.

“Saya menyampaikan beberapa masukan tentang pentingnya dasar hukum Forkopimda, di mana kepala daerah bertindak sebagai Ketua Forkopimda berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah (PP) yang ada,” ujarnya.

Selain itu Tito juga menekankan instruksi presiden penanganan cepat konflik sosial di daerah. Pembentukan tim penanganan konflik sosial harus dioptimalkan mencegah potensi gesekan di masyarakat. Termasuk peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Penting juga untuk memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama untuk mencegah dan mengatasi bila terjadi potensi konflik sosial yang rawan kalau berasal dari unsur keagamaan,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini tidak berhenti di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara saja. Rangkaian pertemuan serupa yang akan dilaksanakan secara bergilir di enam wilayah regional di seluruh Indonesia. Bahkan kegiatan ini dirangkai dengan pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah.

“Intinya acara itu rapat Forkopimda per region. Regional ini khusus Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB. Sesuai jadwal, berikutnya lagi adalah nanti untuk wilayah Sulawesi yang rencananya digelar pada tanggal 29. Setelah itu nanti akan dilanjutkan ke wilayah Papua. Kira-kira begitu, kita akan bergerak ke enam region,” pungkasnya. (win)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *