Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talks) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Sulawesi Tengah secara virtual pada Rabu (6/5). Kegiatan bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah 2026: Analisis Tajam, Kebijakan Tepat, Dampak Nyata” ini diikuti oleh jajaran pegawai, termasuk Analis Kebijakan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perumusan kebijakan di daerah.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, yang menegaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan merupakan wadah strategis dalam membangun sinergi dan pertukaran gagasan antar unit kerja. Ia menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga media pembelajaran bersama guna meningkatkan pemahaman terhadap dinamika kebijakan publik yang terus berkembang.
Dalam pemaparannya, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Satria Eka Tri Laksana, menekankan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam seluruh tahapan siklus kebijakan. Ia menyampaikan bahwa analis kebijakan harus mampu menghasilkan analisis yang tajam dan berbasis bukti. “Analis Kebijakan dituntut tidak hanya memahami permasalahan publik, tetapi juga mampu menyusun alternatif kebijakan yang berbasis data serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengambil keputusan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Satria menjelaskan bahwa policy brief menjadi salah satu output utama dalam proses analisis kebijakan. Dokumen ini harus disusun secara ringkas, persuasif, dan berorientasi pada rekomendasi yang konkret. Menurutnya, kualitas policy brief sangat menentukan efektivitas penyampaian hasil analisis kepada pengambil kebijakan.
Sementara itu, narasumber dari Universitas Tadulako, Dr. Mohammad Irfan Mufti, menyoroti pentingnya aspek etika, moral, dan nilai keadilan dalam kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan merupakan hasil dari proses sistematis yang mencerminkan pilihan pemerintah dalam menjawab permasalahan publik, sehingga analis kebijakan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga sensitivitas sosial.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang diikuti secara aktif oleh peserta. Berbagai isu dibahas, mulai dari implementasi siklus kebijakan hingga tantangan dalam penyusunan policy brief di daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, terintegrasi dengan norma hukum, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran Kanwil dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Analis Kebijakan. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini penting guna mendukung terwujudnya kebijakan yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah pembangunan hukum nasional.(red)