Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi dalam kegiatan BSK Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual, Selasa (5/5). Kegiatan yang mengusung tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” ini diikuti oleh Tim Pokja BSK serta CPNS Analis Kebijakan dari berbagai wilayah.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang menekankan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya dilandasi niat baik, tetapi juga berbasis data dan realitas lapangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas.
Pada sesi pemaparan, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Yogi Suwarno, menyampaikan bahwa perumusan kebijakan kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan data hingga kurang optimalnya pelibatan pemangku kepentingan. “Peran analis kebijakan menjadi krusial sebagai penghubung antara data, analisis, dan kebutuhan pengambilan keputusan. Tanpa dukungan data yang berkualitas, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama dalam menghasilkan analisis kebijakan yang akurat. Data yang objektif, representatif, relevan, dan mutakhir akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif serta sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Selain itu, forum seperti Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dinilai strategis dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Sementara itu, narasumber kedua, Zahran Mabrukah Tomimi dari Universitas Andalas, memaparkan materi terkait penyusunan policy brief sebagai instrumen rekomendasi kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa policy brief harus disusun secara ringkas, berbasis bukti, dan komunikatif, dengan fokus pada satu isu serta menyajikan alternatif solusi yang dapat ditindaklanjuti. Struktur penulisan yang sistematis dan penyajian data yang sederhana menjadi kunci agar rekomendasi dapat dipahami oleh pengambil kebijakan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, yang menunjukkan tingginya antusiasme dalam memperdalam pemahaman terkait analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti.
Dalam kesempatan lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB agar mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(red)