LOTENG—DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melalui Komisi III menggelar rapat konsultasi intensif bersama mitra kerja beberapa hari terakhir.
Agenda utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Muhalip serta dihadiri oleh seluruh anggota Komisi III. Kegiatan berlangsung selama hampir satu pekan, dimulai pada Selasa, 31 Maret 2026 hingga Senin, 6 April 2026, dengan pembahasan yang mendalam dan komprehensif.
Dalam forum tersebut, Komisi III secara khusus memberikan perhatian besar pada sektor infrastruktur yang dinilai sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai program pembangunan fisik, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sistem irigasi, drainase, hingga penyediaan sarana dan prasarana umum lainnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Loteng, Ki Agus Azhar menyatakan tidak sekadar menilai capaian, pihaknya juga menyoroti sejumlah aspek krusial dalam pelaksanaan proyek. Di antaranya adalah kualitas pekerjaan di lapangan, ketepatan waktu penyelesaian proyek, serta kesesuaian antara perencanaan awal dengan realisasi anggaran.
“Hal ini dianggap penting guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, isu pemerataan pembangunan turut menjadi fokus utama pembahasan. Pihaknya menekankan pentingnya distribusi pembangunan yang adil, khususnya bagi wilayah pedesaan dan daerah yang masih mengalami keterbatasan aksesibilitas.
“Infrastruktur yang merata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, berbagai kendala yang dihadapi mitra kerja di lapangan juga diangkat secara terbuka. Mulai dari persoalan teknis pelaksanaan proyek, lemahnya pengawasan, hingga tantangan dalam menjaga efisiensi penggunaan anggaran. Diskusi berlangsung dinamis, dengan masing-masing pihak menyampaikan pandangan serta solusi atas berbagai permasalahan yang ada.
Sebagai hasil dari pembahasan, Komisi III merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.
Melalui rapat konsultasi ini, Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah.
“Dengan pengawasan yang kuat dan kolaborasi yang solid, diharapkan pembangunan infrastruktur tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata serta mendorong kemajuan daerah ke arah yang lebih baik,” harapnya.(zak)