LOTENG—Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) ke pusat layanan Pemda Loteng, Selasa (14/4). Monev ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kualitas pelayanan publik di Loteng terus meningkat.
Dalam agenda tersebut, Komisi II mengunjungi beberapa titik penting, diantaranya Mall Pelayanan Publik (MPP), Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM NTB), serta Sentra Pengolahan Sarang Burung Walet.
Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi pelayanan kepada masyarakat berjalan di lapangan. Komisi II meninjau berbagai aspek, mulai dari kecepatan layanan, kenyamanan fasilitas, hingga efektivitas koordinasi antarinstansi.
Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ferdian Elmansyah menyatakan, dari hasil pemantauan, terdapat sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian bersama. Salah satu yang paling menonjol adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, aspek tata kelola juga menjadi sorotan, terutama dalam hal integrasi sistem, efisiensi proses, serta profesionalisme sumber daya manusia.
“Untuk PLUT-KUMKM, misalnya, kami menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar tidak hanya mendapatkan akses layanan, tetapi juga mampu berkembang secara mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.
Sementara itu, di Sentra Pengolahan Sarang Burung Walet, perhatian diberikan pada potensi besar komoditas ini yang perlu didukung dengan pengelolaan yang lebih modern dan berstandar tinggi.
Melalui kegiatan ini, Komisi II juga memberikan sejumlah rekomendasi konstruktif sebagai bahan perbaikan ke depan. Harapannya, seluruh unit pelayanan dapat terus berbenah dan menghadirkan layanan yang semakin prima, cepat, dan terpercaya.
Kegiatan Monev ini sekaligus menjadi bentuk komitmen dalam mendorong reformasi birokrasi yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pemangku kepentingan, peningkatan kualitas pelayanan publik Loteng ini diyakini dapat terwujud secara berkelanjutan. (zak)